Partai Oposisi Minta Indonesia dan ASEAN Bertindak atas Hasil Pemilu Kamboja

Deputi Urusan Luar Negeri Partai CNRP, Monovithya Kem, mengatakan bahwa ia dan partainya telah meminta untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi guna membicarakan persoalan pemilu Kamboja.

"Kami sudah mengajukan permohonan untuk bertemu (dengan Menlu Retno) guna membahas permasalahan yang terjadi di Kamboja. Tapi sampai sekarang, belum ada jawaban," jelas Monovithya.

"Sejauh ini, hanya organisasi dan aktivis HAM di Indonesia yang baru terlibat," dia menambahkan.

Mengomentari peran dan tindakan yang harus dilakukan oleh Indonesia terkait permasalahan dalam negeri yang tengah dihadapi oleh Kamboja, Pendiri Human Rights Resource Centre ASEAN Marzuki Darusman mengatakan:

"Sebagai negara yang punya pengalaman bertransisi dari Orde Baru ke Reformasi yang berorientasi demokrasi, Indonesia punya tanggung jawab moral untuk bertindak," ujar Marzuki di Jakarta, Senin 30 Juli 2018.

"Menteri Luar Negeri kita (Menlu RI) juga harus mengangkat isu ini pada tataran multilateral, seperti di forum ASEAN dan PBB. Dan Indonesia, sebagai contoh negara di kawasan yang sukses melaksanakan transisi pemerintahan dari otoriter ke demokrasi, harus menjadi motor serta pemimpin dalam mengentas permasalahan Kamboja itu," kata dia.

Kemenangan yang Difabrikasi?

Kemenangan Hun Sen dan CPP dalam pemilu Kamboja merupakan hasil yang tidak mengejutkan bagi berbagai pihak yang kritis terhadap keberlangsungan politik dan pemerintahan di negara Asia Tenggara itu.

Selama setahun terakhir, Hun Sen, mantan jenderal Khmer Merah, secara sistematis menghancurkan semua bentuk oposisi politik. Demikian seperti dikutip dari The Guardian, Senin 30 Juli 2018.

Pertama-tama, ia memenjarakan Kem Sokha, wakil pimpinan partai politik oposisi CNRP pada Oktober 2017 atas tuduhan berkhianat.

Tidak lama setelah itu, Pengadilan Kamboja, di bawah kendali Hun Sen, memerintahkan CNRP untuk dibubarkan sepenuhnya dan mempereteli serta menangkap sejumlah anggota partai oposisi tersebut.

"Apa yang terjadi adalah bentuk ejekan terhadap demokrasi," kata Phil Robertson, wakil direktur Asia Human Rights Watch, seperti dikutip dari The Guardian.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai bahwa langkah Hun Sen mengebiri oposisi jauh sebelum pemilu berlangsung, "adalah bentuk kecurangan dan penistaan terhadap demokrasi," ujarnya di Jakarta, 30 Mei 2018.

Kamboja menggelar pemilu pertamanya pada 1993 dan telah menyelenggarakan pemilihan umum secara teratur sejak itu --memberikan rezim Hun Sen beberapa kemegahan legitimasi demokratis dan meyakinkan para donor Barat dan PBB untuk memompa uang ke negara itu.

Namun, tindakan kerasnya terhadap oposisi jelang pemilu tahun ini belum pernah terjadi sebelumnya dan 19 partai kecil yang tersisa dalam pemilu dianggap benar-benar tidak layak atau hanya sekadar boneka untuk Hun Sen.

Hun Sen berdalih bahwa kemenangannya dan partai CPP dalam pemilu didulang dari proses yang "bebas dan adil" serta selaras dengan "jalan demokrasi" --mengabaikan seruang komunitas internasional yang berpendapat berbeda.