Tiga Maskapai AS Penuhi Tuntutan China untuk Ubah Penyebutan Taiwan

Liputan6.com, Washington DC - Tiga dari 44 maskapai penerbangan internasional yang diminta untuk mengubah cara mereka menyebut Taiwan telah memenuhi tuntutan tepat sebelum tenggat waktu berakhir. Hal ini menimbulkan kemenangan besar bagi pemerintah China.

American Airlines, Delta, dan United Airlines dari Amerika Serikat, semuanya tak lagi memakai nama "Taiwan" di situs mereka untuk memenuhi batas waktu 25 Juli 2018 yang diberlakukan oleh Beijing--sebuah tuntutan yang sebelumnya disebut pemerintah AS sebagai "omong kosong tiran". Demikian seperti dikutip dari ABC Indonesia, Kamis (27/7/2018).

Qantas Australia adalah salah satu perusahaan penerbangan yang ditargetkan dalam surat milik lembaga Penerbangan Sipil China awal tahun ini, yang mengancam hukuman bagi operator yang menyebut Taiwan sebagai negara, melanggar undang-undang China.

Qantas menegaskan akan memenuhi permintaan Beijing, dan sekarang menyebut kota-kota, seperti Taipei dan Kaohsiung sebagai bagian dari Taiwan, China.

CEO Qantas, Alan Joyce, membela langkah tersebut pada saat itu, mengutip bahwa Australia menganut Kebijakan Satu China yang mengakui daratan utama dan Taiwan sebagai milik satu negara

Akan tetapi, ketegasan China mendapat kecaman dari Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop, yang mengatakan pemerintah seharusnya tidak "mengancam operasi bisnis umum".

Beberapa maskapai penerbangan lain telah menanggapi permintaan Beijing dengan mencabut penyebutan negara dan hanya menulis kota sebagai tujuan.

"Saya pikir operator AS akhirnya tak punya pilihan," kata Tom Ballantyne, kepala koresponden di media Orient Aviation Magazine. "Pasar China terlalu penting."

Di sisi lain, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang, mengatakan, "Tidak ada ruang untuk negosiasi atau konsultasi ketika menyangkut prinsip Satu China."

Otoritas China belum menentukan sanksi apa yang bisa dihadapi oleh operator internasional karena mengabaikan permintaan, tetapi mengindikasikan bahwa hal itu bisa membahayakan akses mereka terhadap pasar penerbangan terbesar di dunia dalam lima tahun terakhir.

Simak video pilihan berikut ini: