Malaysia Tarik Belasan Duta Besar di Penjuru Dunia, 2 Menolak Pulang

Oleh Rizki Akbar Hasan pada 08 Jul 2018, 10:00 WIB
Diperbarui 08 Jul 2018, 10:00 WIB
Bendera Malaysia (iStockphoto via Google Images)
Perbesar
Bendera Malaysia (iStockphoto via Google Images)

Liputan6.com, Kuala Lumpur - Kementerian Luar Negeri Malaysia telah menarik dan mencopot belasan duta besar dan diplomat top mereka di berbagai negara, termasuk di Indonesia.

Hal itu dilakukan sebagai perombakan pos korps diplomatik di bawah pemerintahan baru yang dipimpin Perdana Menteri Mahathir Mohamad. Demikian menurut laporan media Malaysia The Star, dikutip pada Minggu (7/8/2018).

The Star melaporkan, beberapa duta besar yang diketahui telah ditarik dan dicopot antara lain:

  1. Dubes Malaysia untuk Indonesia Datuk Seri Zahrain Mohamed Hashim
  2. Dubes Malaysia untuk Vatikan Tan Sri Bernard Dompok
  3. Dubes Malaysia untuk Finlandia Puan Sri Blanche O’Leary
  4. Kepala misi persahabatan dan perdagangan Malaysia di Taiwan Datuk Adeline Leong
  5. Komisaris Tinggi Malaysia di Brunei Darussalam Datuk Ghulam Jelani Khanizaman, serta,
  6. Sejumlah kepala misi diplomatik di berbagai negara lain yang jumlahnya mencapai belasan

Beberapa di antara mereka yang ditarik dan dicopot dari jabatannya diketahui merupakan diplomat non-karier yang mengisi posisi tersebut berkat ditunjuk oleh pemerintahan PM Najib Razak.

Sebagai gantinya, Wisma Putra (kantor kabinet Malaysia) kini telah menyiapkan 15 duta besar dan kepala misi diplomatik berstatus diplomat karir untuk mengisi kekosongan posisi tersebut.

Pada Jumat 6 Juli, The Star melaporkan bahwa PM Mahathir Mohamad telah melantik 10 duta besar dan kepala misi diplomatik baru berstatus diplomat karier di Wisma Putra.

"Mereka adalah duta besar yang berpengalaman dan berkualitas untuk pekerjaan itu. Mereka semua siap untuk ditempatkan," kata narasumber anonim dari Wisma Putra.

Narasumber itu menambahkan, mulai sekarang dan seterusnya, Kementerian Luar Negeri Malaysia akan ketat dalam mengangkat kepala misi diplomatik di negara sahabat.

"Pos-pos itu hanya disediakan untuk diplomat karier dan mereka yang saat ini bekerja di kementerian luar negeri. Tidak akan ada lagi orang yang ditunjuk secara mandat politik untuk posisi seperti itu," lanjut narasumber itu.

Kendati demikian, PM Mahathir belum melantik duta besar baru Malaysia untuk Indonesia pengganti Datuk Seri Zahrain.

Istilah diplomat non-karier biasa digunakan untuk merujuk individu berstatus diplomat tanpa sebelumnya pernah berkarier di lingkungan kementerian luar negeri.

Sebaliknya, diplomat karier adalah individu yang berkarier dan menapaki jenjang strata jabatan di lingkungan kementerian luar negeri.

 

Simak pula video pilihan berikut:

2 dari 2 halaman

Dua Diplomat Menolak Pulang

Resmi Jabat PM Malaysia, Mahathir Mohamad Hadiri Pertemuan Perdana
Perbesar
Perdana Menteri baru Malaysia Mahathir Mohamad (tengah) berpidato saat pertemuan bulanan pertamanya sebagai perdana menteri di Putrajaya, Malaysia (21/5). (AP/Vincent Thian)

Dua duta besar yang ditunjuk secara politik yang diperintahkan untuk melepaskan posisi mereka dan kembali ke Malaysia menolak untuk melakukannya. The Star melaporkan tanpa menyebut nama duta besar yang dimaksud.

Keduanya telah menyatakan keengganan mereka untuk kembali ke Malaysia dan mengindikasikan bahwa mereka akan terus mempertahankan jabatan mereka.

Narasumber anonim Wisma Putra (kantor kabinet Malaysia) mengatakan, dua duta besar itu menyampaikan niat mereka kepada kepala staf administrasi dari kedutaan masing-masing yang menyerahkan surat perintah dari kementerian.

"Masalahnya telah disampaikan ke Wisma Putra," kata narasumber anonim itu.

Ia menambahkan bahwa salah satu dari mereka meminta untuk dipindahkan ke pos diplomatik di negara lain, sementara yang lain meminta masa jabatannya diperpanjang.

"Namun, kementerian bersikeras dua duta besar ini, segera kembali," lanjut narasumber itu.

Lebih lanjut, narasumber itu mengatakan keduanya menolak mematuhi perintah, dengan alasan bahwa surat dari kementerian itu tidak ditandatangani oleh menteri tetapi oleh staf senior Wisma Putra.

Argumen mereka, kata sumber itu, adalah bahwa mereka ditunjuk oleh mantan perdana menteri Najib Razak berdasarkan rekomendasi dari menteri luar negeri saat itu, Anifah Aman.

"Karena itu, mereka tidak bisa menerima surat yang ditandatangani oleh petugas senior saja," jelas narasumber.

Narasumber itu mengatakan jika keduanya menolak untuk mengikuti perintah, Kementerian Luar Negeri Malaysia akan mengambil tindakan, termasuk menangguhkan gaji dan tunjangan mereka.

Lanjutkan Membaca ↓