Solusi Perbatasan Maritim Masih Jadi Ganjalan Indonesia-Thailand, Kenapa?

Liputan6.com, Yogyakarta - Agenda bilateral bertajuk Joint Commission Meeting (JMC) yang digelar oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan Kerajaan Thailand menyisakan beberapa pembahasan yang membutuhkan waktu penyelesaian lebih lama.

Salah satu penyelesaian tertunda dari pertemuan bilateral yang berlangsung di Yogyakarta pada 5-6 Juli 2018 itu adalah tentang isu perbatasan maritim, di mana Indonesia memiliki hak Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

"ZEE itu sebenarnya bersifat sensitif, apalagi jika terkait dengan masih maraknya kasus ilegal fishing," kata Menlu RI Retno Marsudi, Jumat (6/7/2018).

Ditambahkan oleh Menlu Retno, perbatasan maritim memiliki hitung-hitungan yang kompleks, sehingga harus terus dijaga dan dipantau pembahasannya secara kontinyu.

"Jangan sampai kemudian overlapping, masing-masing negara mengklaim batas wilayah secara sepihak," lanjut Menlu Retno mengingatkan.

Di lain pihak, Menlu Thailand Don Pramudwinai mengatakan bahwa negaranya tidak memiliki hak khusus terkait perbatasan maritim. Namun, hal itu tidak berarti menghalangi partisipasi Negeri Gajah Putih dalam menjaga perdamaian di laut.

"Saya melihat kasus ilegal fishing, baik yang disengaja atau tidak, menjadi masalah yang kerap mengiringi isu perbatasan maritim," kata Menlu Don.

Menurutnya, diperlukan pedoman yang jelas dan terus dipelihara oleh masing-masing negara yang memiliki persinggungan batas maritim.

Hal ini bertujuan mencegah kesalahpahaman di laut yang berisiko memicu konflik, terutama dengan negara-negara yang berbatasan laut dengan Indonesia. 

"Aturan tegas juga harus dibarengi edukasi terhadap masyarakat luas. Dan Thailand, meski tidak terlibat jauh, namun berkomitmen untuk mendukung cita-cita keamanan laut di wilayah (Asia Tenggara)," jelas Menlu Don.

Simak video pilihan berikut: