Sukses

Anwar Ibrahim: Pendakwaan Najib Razak soal 1MDB Murni Urusan Hukum, Bukan Politik

Anwar Ibrahim berpandangan, pendakwaan yang dilakukan otoritas Malaysia terhadap Najib Razak soal korupsi 1MDB murni urusan hukum dan tak bermotif politik.

Liputan6.com, Jakarta - Mantan wakil perdana menteri sekaligus tokoh oposisi pemerintah Malaysia, Anwar Ibrahim berpandangan bahwa penahanan dan pendakwaan terhadap mantan PM Najib Razak atas tuduhan kasus mega korupsi 1MDB adalah murni urusan hukum, bukan sebuah proses yang bermotif politik.

"Saya tak melihat semua itu (penahanan dan pendakwaan Najib Razak) adalah sebuah proses yang bermotif politik," kata Anwar pada sela-sela The ECGL Leadership Forum 2018 di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (4/7/2018).

"Semua bukti sudah ada, saya tak tahu persis detailnya, tapi sudah banyak laporan fakta yang didapat dari beberapa instansi penegak hukum, bahkan dari Kementerian Kehakiman AS," tambahnya.

Sebelumnya, pada hari ketika Najib Razak menjalani sidang dakwaan pada Rabu 4 Juli 2018, sejumlah pendukungnya --termasuk dari partai pengusung United Malays National Organisation (UMNO)-- memasang spanduk-spanduk dan orasi yang menyatakan bahwa proses hukum tersebut memiliki motif politik yang diprakarsai oleh kubu politik PM Mahathir serta oposisi Najib Razak.

Mengomentari peristiwa tersebut, Anwar mengatakan:

"Seharusnya orang bisa lihat betapa tak wajar harta kekayaan yang dia (Najib) punya. Semua itu terlalu berlebihan. Asalnya dari siapa?

"Dan saya pikir, seharusnya rakyat tidak terpedaya ya."

Lebih lanjut, Anwar mengatakan, "Anggota UMNO yang masih waras pun seharusnya tidak lagi memberikan dukungan kepadanya (Najib) setelah proses hukum itu berjalan."

 

Simak pula video pilihan berikut:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Mendukung Proses Hukum Atas Najib Razak

Mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim sebelumnya mengatakan bahwa dirinya mendukung proses hukum yang dilaksanakan oleh aparat Malaysia terhadap Najib Razak.

"Saya adalah pendukung demokrasi dan negara hukum. Hukum itu tidak mengenal status seseorang, apakah dia orang besar atau kecil," kata dia di sela-sela The ECGL Leadership Forum 2018.

"Yang memutuskan orang bersalah bukan presiden atau perdana menteri, tapi harus melalui due process dan hukum yang adil," tambah pemimpin oposisi Malaysia Pakatan Harapan itu.

Anwar juga mendesak agar Najib Razak mampu memberikan penjelasan atas segala tuduhan korupsi 1MDB.

"Beliau harus jawab segala tuduhan yang menimpa dirinya, mulai dari 1MDB dan tuduhan hukum yang lain," jelasnya.

Menambahkan komentarnya soal pendakwaan Najib Razak, Anwar mengatakan:

"Segala kecurangan ini tidak dapat lagi berlaku. Namun saya harap, ia diberikan proses hukum yang adil, berdasarkan fakta dan bukti yang ada."

Di sisi lain, Anwar Ibrahim berpesan kepada hadirin forum The ECGL Leadership Forum 2018 bahwa kasus Najib Razak harus "menjadi suatu pelajaran bagi para pemimpin."

"Kekuasaan itu adalah amanah. Pemimpin harus amanah, mereka tidak boleh mendambakan keistimewaan, kemewahan atau menunjukkan kekuasaannya dengan bertindak sebagai rampok atau melakukan kecurangan lainnya," papar Anwar.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.