RI-Jepang Sepakat soal Demiliterisasi dan Kebebasan Bernavigasi di Laut China Selatan

Oleh Rizki Akbar Hasan pada 25 Jun 2018, 17:35 WIB
Diperbarui 25 Jun 2018, 17:35 WIB
Menlu Retno Terima Kunjungan Menlu Jepang
Perbesar
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi berdialog dengan Menteri Luar Negeri Jepang Taro Kono di Gedung Pancasila, Jakarta, Senin (25/6). Taro Kono diagendakan melakukan kunjungan resmi di Jakarta pada 24-26 Juni 2018. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Luar Negeri RI dan Jepang menyelaraskan pandangan soal sejumlah isu geo-politik di kawasan, khususnya seputar Laut China Selatan dan konsep maritim Indo Pasifik.

Penyelarasan pandangan itu dibahas dalam dialog bilateral strategis yang ke-enam atau The 6th Strategic Dialogue Indonesia-Jepang di Kementerian Luar Negeri RI, Senin 25 Juni 2018.

Terkait Laut China Selatan, kedua menlu menyampaikan keprihatinan terhadap terjadinya militerisasi di kawasan maritim yang tengah disengketakan oleh Tiongkok dan sejumlah negara di Asia Selatan dan Asia Tenggara itu.

"Oleh karena itu, kami sepakat pentingnya penjaminan kepatuhan hukum internasional, kebebasan bernavigasi, dan demiliterisasi seputar Laut China Selatan," kata Menlu Jepang Taro Kano dalam pernyataan pers bersama Menlu Retno di kompleks Kementerian Luar Negeri RI, Senin (25/6/2018).

Pada gilirannya, Menlu RI Retno Marsudi tidak menyampaikan pernyataan spesifik terkait isu Laut China Selatan.

Namun, rilis resmi Kemenlu RI menjelaskan bahwa Indonesia dan Jepang berharap "agar negosiasi terkait code of conduct on South China Sea --yang tengah dibahas antara Tiongkok dan negara Asia Tenggara-- dapat segera selesai dalam waktu dekat."

Di sisi lain, Menlu Retno hanya menjelaskan bahwa Indonesia, yang baru saja terpilih menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB, akan "memanfaatkan waktu sebagai anggota DK PBB sebaik mungkin untuk berkontribusi untuk mencapai ekosistem kawasan Asia Pasifik --dengan Laut China Selatan di dalamnya-- yang damai dan mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat."

Kerja Sama Maritim dalam Koridor Konsep Indo Pasifik

Sementara itu, kedua menlu juga sepakat untuk mensinergikan konsep Indo-Pasifik yang diinisiasi Indonesia dengan konsep Free and Open Indo-Pacific Strategy dari Jepang.

Sinergi itu akan dilakukan melalui penguatan kerja sama bilateral dan penguatan kerja sama melalui mekanisme regional seperti ASEAN dan EAS di kawasan Samudera Pasifik, dan IORA di kawasan lingkar Samudera Hindia.

"Kami juga akan meningkatkan kerja sama maritim selaras dengan strategi Indo Pasifik yang terbuka milik Jepang dan visi Indonesia untuk menjadi Poros Maritim Dunia," kata Menlu Kano.

 

*Pantau hasil hitung cepat atau Quick Count Pilkada 2018 untuk wilayah Jabar, Jateng, Jatim, Sumut, Bali dan Sulsel. Ikuti juga Live Streaming Pilkada Serentak 9 Jam Nonstop hanya di liputan6.com.

 

Saksikan juga video pilihan berikut ini:

Scroll down untuk melanjutkan membaca

Hubungan Jepang-Indonesia

Menlu Retno Terima Kunjungan Menlu Jepang
Perbesar
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi bersalama dengan Menteri Luar Negeri Jepang Taro Kono usai melakukan pertemuan di Gedung Pancasila, Jakarta, Senin (25/6). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Pertemuan antara Menlu Retno Marsudi dan Menlu Taro Kano berlangsung dalam koridor dialog bilateral strategis yang ke-enam atau The 6th Strategic Dialogue Indonesia - Jepang di Jakarta.

Itu juga menjadi kunjungan kerja pertama Menlu Kano ke Indonesia.

Tujuan pertemuan itu adalah untuk meningkatkan kerja sama bilateral kedua negara di bidang politik dan keamanan, ekonomi, perdagangan dan investasi, people to people contact, serta penjajakan peluang kerja sama strategis kedua negara.

Pertemuan juga dilaksanakan bertepatan dengan peringatan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia - Jepang. Bagi Indonesia, Jepang merupakan mitra kerja sama strategis, dan kedua menlu sepakat akan pentingnya peningkatan kerja sama di bidang investasi, khususnya di bidang infrastruktur.

Saat ini, Jepang merupakan investor terbesar ke-2 di Indonesia dengan nilai investasi USD 5 miliar pada 2017. Ditinjau dari nilai perdagangan, neraca kedua negara pada 2017 mencapai nilai USD 33,03 miliar, meningkat sebesar 13,54 persen dari 2016.

Lanjutkan Membaca ↓