Berdebar Menanti Hasil Pemilihan Anggota Tak Tetap DK PBB, RI Masuk?

Oleh Rizki Akbar Hasan pada 08 Jun 2018, 17:40 WIB
Diperbarui 10 Jun 2018, 17:13 WIB
Logo dan tagline kampanye keanggotan Indonesia untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB 2019 - 2020 (Kemlu.go.id)

Liputan6.com, New York - Pemerintah dan rakyat Indonesia sedang berdebar menanti proses pemungutan suara pemilihan Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019 - 2020, yang digelar dalam Majelis Umum PBB di New York, Jumat, 8 Juni 2018 pagi waktu setempat.

Saat ini, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi telah berada di New York untuk menghadiri langsung proses pemungutan suara yang menurut jadwal akan digelar pukul 10.00 waktu setempat (atau sekitar pukul 21.00 WIB).

Bahkan, sejak awal pekan ini, Menlu Retno yang telah tiba di New York, dibantu Wakil Tetap Indonesia di PBB dan sejumlah pejabat Kemlu, telah melakukan serangkaian kegiatan, termasuk pertemuan-pertemuan bilateral dengan menteri maupun pejabat negara sahabat, untuk semakin memuluskan kampanye Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB.

Rangkaian pertemuan yang dilakukan Menlu Retno sejak tiba di AS pada Senin 4 Juni adalah dengan Menlu Amerika Serikat, Menlu Gabon, serta Wakil Tetap di PBB dari negara Italia, Singapura, Gambia, Aljazair, Comoros, Belanda, Bolivia, Liberia, Brazil, Tanzania, Swedia, dan Nauru.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi di Markas PBB New York, Amerika Serikat (4/6) (Kementerian Luar Negeri RI)

Dalam setiap kesempatan pertemuan bilateral itu, Menlu RI selalu menekankan, jika nantinya terpilih menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB, Indonesia akan berkomtimen untuk menjadi mitra sejati perdamaian dunia dalam berkontribusi untuk perdamaian dan kestabilan.

"Sebagai Kandidat Anggota Tidak Tetap DK PBB, Indonesia akan meyuarakan harapan dan pandangan negara negara jika terpilih sebagai anggota non-permanen DK PBB, dan menjadi bridge-builder serta dalam mewujudkan kesamaan cita-cita perdamaian dan kesejahteraan dunia," demikian tegas Menlu Retno seperti dikutip dari rilis resmi Kemlu RI.

Prioritas dan Komitmen Indonesia

Lebih lanjut, seperti dikutip dari Kemlu.go.id, Indonesia memiliki 3 prioritas jika nantinya terpilih menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB.

Ketiga prioritas itu adalah menciptakan ekosistem global yang damai dan stabil, menjamin sinergitas antara perdamaian yang berkesinambungan dan agenda pembangunan, serta bertekad untuk melawan terorisme, radikalisme, dan kekerasan berbasis ekstremisme.

Indonesia juga berkomitmen untuk menegakkan prinsip dan tujuan Piagam PBB serta, seperti yang disebutkan Menlu Retno di atas, "menjadi bridge-builder" antara anggota PBB lain.

Kampanye Indonesia untuk DK PBB telah dimulai sejak peluncurannya tahun 2016 silam di New York dan selalu mengusung prioritas Indonesia untuk menciptakan ekosistem perdamaian dan stabilitas global, memastikan sinergi antara melanggengkan perdamaian dan agenda pembangunan berkelanjutan, dan memerangi terorisme, radikalisme, dan ekstremisme.

Di sisi lain, Indonesia Indonesia sebelumnya pernah menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB pada periode 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008.

 

Saksikan juga video pilihan berikut ini:

2 dari 2 halaman

Target Indonesia di DK PBB

Panglima TNI Kirim 800 Prajurit Penjaga Perdamaian ke Darfur
Tentara Wanita Indonesia melakukan yel-yel sebelum pelepasan prajurit TNI ke Darfur, Jakarta, Rabu (18/2/2015). Sejumlah 800 prajurit TNI siap diberangkatkan ke Darfur sebagai pasukan pemeliharan perdamaian PBB. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Kementerian Luar Negeri RI, Grata Endah Werdaningtyas dalam konferensi pers di Jakarta pada 22 Februari 2018 lalu menjelaskan bahwa Indonesia sudah merancang beberapa target utama jika terpilih menjadi anggota tidak tetap DK PBB.

Salah satunya adalah meningkatkan jumlah Pasukan Perdamaian menjadi 4.000 personel dan tentunya, demi mencapai tujuan ideal untuk menjaga keamanan serta perdamaian dunia.

Namun di balik target ideal itu, Grata mengatakan bahwa Indonesia telah mengonsepkan kontribusi khusus yang akan dilakukan Tanah Air jika terpilih menjadi anggota untuk yang keempat kalinya, yakni meningkatkan kontribusi dalam isu pencegahan konflik.

Indonesia berusaha mendorong DK PBB beranjak dari mekanisme tradisional yang selama ini dilakukan -- yakni terlibat hanya ketika sebuah konflik di suatu negara telah terjadi -- menjadi mekanisme keterlibatan yang sifatnya pencegahan dan peace building.

"Pengiriman Misi Perdamaian adalah suatu praktik yang sangat mahal dan memakan biaya banyak, bahkan ada misi yang berulang kali diperpanjang dan ada yang sudah berusia 40 tahun. Kita butuh beranjak dari mekanisme itu ke sebuah praktik yang bersifat prevention of conflict atau pencegahan serta peace building. Dan itu tujuan utama Indonesia, menggaungkan mekanisme praktik misi prevention of conflict," lanjut sang direktur.

800 Prajurit TNI Satuan Tugas Batalyon Komposit TNI Kontingen Garuda akan bertugas sebagai Pasukan Pemeliharaan Perdamaian Misi PBB di Darfur, Sudan, Afrika Utara. (Istimewa)

Grata menggambarkan, betapa target itu dianggap realistis dapat direngkuh oleh Indonesia jika nantinya terpilih menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB.

"Kita punya banyak pengalaman di negeri sendiri untuk pencegahan konflik, mediasi, dan negosiasi perdamaian ... Personel kita juga punya keahlian tambahan dalam kapasitas public engagement, koordinasi antar pihak sipil, good governance serta bantuan dalam pembangunan infrastruktur dan ekonomil di wilayah misi perdamaian," tambahnya.

Selain itu, Grata juga mengatakan bahwa Indonesia berencana akan mendorong kapasitas Misi Perdamaian DK PBB agar tak hanya berhenti pada intervensi penyelesaian konflik, namun juga, "Membangun upaya bagi suatu negara agar mampu keluar dari konflik yang mereka alami."

Lanjutkan Membaca ↓