Australia Protes Pemaksaan China Terhadap Maskapai Qantas

Liputan6.com, Canberra - Maskapai penerbangan terbesar Australia, Qantas, mengatakan segera mengubah deskripsi Taiwan di situsnya, menjadi bagian dari wilayah kedaulatan China, setelah muncul tekanan dari Beijing.

Otoritas penerbangan Negeri Tirai Bambu baru-baru ini meminta agar Qantas, dan puluhan maskapai penerbangan internasional lainnya, mengubah deskripsi pada situs resminya bahwa Taiwan, Hong Kong, dan Makau adalah bagian dari wilayah China.

Dikutip dari CNN pada Selasa (5/6/2018), permintaan yang "bernada tekanan" itu menuai kritik keras dari pemerintah Amerika Serikat, Taiwan, dan kini Australia.

CEO Qantas Alan Joyce mengatakan kepada wartawan di Sydney pada hari Senin, 4 Juni 2018, bahwa perusahaannya memenuhi permintaan Beijing. "Tujuan kami adalah untuk memenuhi persyaratan, karena kami memiliki kepentingan bisnis di sana," katanya.

Otoritas Penerbangan Sipil China memberi batas waktu hingga 25 Mei lalu, agar seluruh maskapai penerbangan asing yang memiliki rute ke destinasi di China, untuk memenuhi permintaan kontroversial tersebut.

Disebutkan oleh pemerintah China, bahwa 18 dari 44 maskapai penerbangan asing yang dikirimi surat pemberitahuan terkait, telah memperbaiki situs resmi mereka, dan sementara 26 lainnya meminta perpanjangan waktu.

Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop menyuarakan keprihatinan tersebut pada hari Selasa.

"Perusahaan swasta harus bebas melakukan operasi bisnis mereka, bebas dari tekanan politik pemerintah," kata menlu Bishop dalam sebuah pernyataan.

Dia menambahkan bahwa "keputusan tentang bagaimana Qantas membangun situs webnya adalah masalah manajemen perusahaan."

Simak video pilihan berikut: