Sukses

Campur Tangan China Kian Meluas di Australia?

Pengaruh China di Australia disebut merasuk hingga ke tingkat dewan lokal.

Liputan6.com, Canberra - Pemerintah Australia tengah dibuat khawatir oleh munculnya laporan, yang menyebut bahwa China berusaha memengaruhi partai-partai politik di Negeri Kanguru dalam satu dekade terakhir.

Laporan yang berasal dari investigasi campur tangan asing yang diperintahkan olen Perdana Menteri Malcolm Turnbull pada 2016 itu, memicu diciptakannya undang-undang baru yang melarang sumbangan warga non-Australia untuk kandidat politik setempat.

Dikutip dari VOA Indonesia pada Rabu (30/5/2018), beberapa media Australia mengklaim laporan tersebut merinci secara luas campur tangan China terhadap dinamika pemerintahan di Canberra. 

Meski PM Turnbull menyebut isi laporan tersebut bersifat rahasia, namun bocorannya telah tersebar luas di kalangan media setempat, di mana menunjukkan upaya Negeri Tirai Bambu mempengaruhi setiap tingkat pemerintahan di Australia, bahkan hingga ke dewan lokal.

Disebutkan pula bahwa China turut berusaha melemahkan partai-partai politik utama, guna memuluskan kepentingannya di Negeri Kanguru.

Salah satu kontributor laporan itu adalah John Garnaut, mantan penasihat pemerintah yang sekarang mengelola perusahaan konsultan.

Garnaut tidak mengomentari dokumen rahasia tersebut secara terbuka, tetapi memberi peringatan tentang pengaruh China di Australia ketika dia memberikan keterangan di depan Komite Angkatan Bersenjata DPR AS pada Maret.

"Di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping yang tidak kenal kompromi, kegiatan China semakin berani dan begitu agresif sehingga kita tidak bisa lagi mengabaikannya," ungkap Garnaut.

 

Simak video pilihan berikut: 

 

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Beijing Tuduh PM Turnbull Anti-China

Dokumen rahasia di atas disebut membantu meyakinkan Canberra untuk membahas undang-undang campur tangan asing baru, yang diajukan ke parlemen federal tahun lalu, tetapi belum disetujui hingga saat ini.

Para pejabat menekankan bahwa undang-undang itu tidak menyebutkan suatu negara, meskipun para analis yakin langkah-langkah itu terutama ditujukan kepada China.

Pekan lalu, direktur jenderal Organisasi Intelijen Keamanan Australia, Duncan Lewis, mengatakan negaranya menghadapi campur tangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari luar negeri.

"Para aktor asing secara terselubung berusaha mempengaruhi dan membentuk pandangan masyarakat Australia, media Australia, pejabat pemerintah Australia," ujar Lewis.

Beijing sebelumnya menuduh Perdana Menteri Turnbull anti-China, dan meracuni hubungan bilateral.

Turnbull harus menapaki jalur diplomatik yang peka. China adalah mitra dagang terbesar Australia, sementara aliansi militer Canberra dengan Amerika Serikat yang sudah lama terjalin merupakan inti strategi keamanan nasionalnya. 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.