Menkeu Malaysia: Najib Razak Harus Bertanggung Jawab atas Skandal 1MDB

Oleh Rizki Akbar Hasan pada 28 Mei 2018, 16:15 WIB
Najib Razak tiba di Kantor Pencegahan Korupsi Malaysia

Liputan6.com, Kuala Lumpur - Menteri Keuangan Malaysia, Lim Guan Eng, mengatakan bahwa mantan Perdana Menteri Najib Razak harus bertanggung jawab atas dugaan skandal megakorupsi 1Malaysia Development Berhad atau 1MDB beserta kerugiannya yang bernilai miliaran ringgit.

Dalam rilis media yang berjudul "Najib Razak harus bertanggung jawab atas skandal korupsi 1MDB", Lim Guan Eng memberikan rincian pembayaran dana bailout senilai 6,98 miliar ringgit Malaysia yang telah dilakukan oleh kementeriannya dengan mengatasnamakan 1MDB sejak April 2017 hingga kini.

Lim Guan Eng juga menggambarkan dana itu sebagai satu-satunya kebijakan bailout terbesar sepanjang sejarah pemerintahan Malaysia. Demikian seperti dikutip dari Channel News Asia, Senin (28/5/2018).

Di sisi lain, Najib Razak, dalam unggahan Facebook berpendapat bahwa Lim Guan Eng telah mengutarakan kekeliruan seputar dana bailout 1MDB tersebut.

Sebagai tanggapan, Lim menjelaskan, "Pada dasarnya, Najib berpendapat bahwa 1MDB telah mengalihkan semua aset real estatnya termasuk Tun Razak Exchange (TRX) dan Bandar Malaysia ke Kementerian Keuangan seperti yang direkomendasikan oleh Komite Akun Publik (PAC)."

"Oleh karena itu, ia keliru jika mengklaim pembayaran itu ditafsirkan sebagai 'kompensasi' untuk 1MDB."

Lim Guan Eng melanjutkan dengan mengatakan bahwa pertama, pengalihan aset-aset itu bukan "transaksi jual beli".

"PAC telah menemukan bahwa 1MDB tidak memiliki sarana keuangan, atau kemampuan untuk mengembangkan, atau bahkan menjual bidang tanah properti itu," katanya.

"Oleh karenanya, Kemenkeu perlu mengambil alih proyek-proyek itu untuk memastikan kelangsungan hidup mereka."

Dia mengatakan bahwa paket properti dan bidang tanah itu awalnya telah dijual oleh pemerintah kepada 1MDB dengan harga "bargain basement" antara 2010 dan 2012.

"Mengapa Kemenkeu harus mengompensasi 1MDB hingga puluhan miliar ringgit seperti yang ditegaskan oleh Najib Razak, ketika 1MDB hampir tidak melakukan pengembangan apa pun?," ia beretorika.

TRX terikat dengan pinjaman sebesar 800 juta ringgit dengan jatuh tempo pada 2020. Sementara itu, Bandar Malaysia terikat dengan 2,4 miliar ringgit sukuk (pinjaman syariah) yang akan dibayar mulai 2021 hingga 2024, kata Lim.

Pinjaman itu tidak digunakan untuk "tujuan yang dimaksudkan, yaitu mereka tidak digunakan untuk pengembangan proyek-proyek yang seharusnya," kata Lim, merujuk laporan pada 1MDB oleh Oditur Jenderal Malaysia.

Hal itu mengindikasikan bahwa dana-dana tersebut dicurangi atau dikorupsi oleh sejumlah pihak.

"Oleh karena itu, jika ada, Kemenkeu harus mengklaim kompensasi dari 1MDB untuk juga mengasumsikan kewajiban ini, bukan sebaliknya."

 

Saksikan juga video pilihan berikut ini:

2 of 2

Menkeu Malaysia Mengindikasikan Dana 1MDB Dicurangi

Najib Razak tiba di Kantor Pencegahan Korupsi Malaysia
Mantan Perdana Menteri Najib Razak tiba di kantor Komisi Anti-Korupsi Malaysia (MACC) untuk menjalani pemeriksaan di Putrajaya, Selasa (22/5). Tersenyum santai, Najib Razak memasuki gedung MACC dengan pengawalan ketat petugas keamanan. (AP/Sadiq Asyraf)

Menteri Keuangan Malaysia, Lim Guan Eng melanjutkan, 6,98 miliar yang dibayarkan oleh Kemenkeu atas nama 1MDB terkait dengan pinjaman itu "sama sekali tidak memiliki hubunan" dengan proyek real estat yang disebutkan sebelumnya, kata Lim.

Sebaliknya, pembayaran itu dilakukan untuk melayani bunga berbagai obligasi -- Lim menyebut fulus yang dibayarkan itu sebagai cara untuk mengentas "lubang keuangan" 1MDB.

Misalnya, obligasi 10 tahun senilai US$ 3,5 miliar pada Mei dan Oktober 2012, dimaksudkan untuk akuisisi aset pembangkit listrik. Aset tersebut telah ditanggalkan dan hasil keuangannya telah "dimanfaatkan", kata Lim. Namun, obligasi tersebut tetap beredar dalam 1MDB.

Selain itu, obligasi 10 tahun senilai US$ 3 miliar pada Maret 2013, dimaksudkan untuk membiayai pengembangan TRX. Namun, dana yang dikumpulkan tidak pernah digunakan untuk mengembangkan TRX, seperti yang dilaporkan oleh Oditur Jenderal Malaysia, kata Lim.

"Oleh karena itu, mengingat semua fakta dan angka di atas, tidak ada deskripsi lain yang lebih tepat untuk menyebut pembayaran senilai 6,98 miliar ringgit oleh Kemenkeu atas nama 1MDB sebagai sebuah bailout tunggal terbesar dalam sejarah pemerintahan Malaysia," kata Lim.

Lim menyerukan kepada Najib untuk menjelaskan di mana dana US$ 3,5 miliar dari proyek pembangkit listrik dan US$ 3 miliar dari TRX.

Lanjutkan Membaca ↓