Sukses

Uni Eropa dan Kementerian RI Luncurkan EU-Indonesia Blue Book 2018

EU-Indonesia Blue Book 2018 merupakan laporan tahunan kerjasama pembangunan antara Uni Eropa dan Indonesia.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar dan Duta Besar Uni Eropa untuk RI Vincent Guérend, secara resmi meluncurkan bersama EU-Indonesia Blue Book 2018 yakni laporan tahunan kerjasama pembangunan antara Uni Eropa dan Indonesia.

Tema utama EU-Indonesia Blue Book 2018, yaitu Perubahan Iklim, merefleksikan komitmen Uni Eropa dalam mendukung perlawanan terhadap dampak-dampak negatif perubahan iklim, serta keseluruhan reformasi lingkungan yang bersahabat.

"Ini merupakan kesempatan penting untuk menyoroti pencapaian kerjasama antara Indonesia dan Uni Eropa. Kami senang dapat bekerjasama dalam membahas pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan topik-topik penting seperti perubahan iklim," kata Bambang Brodjonegoro, seperti dikutip dari rilis resmi yang diterima Liputan6.com (25/5/2018).

Lebih lanjut, Dubes Guérend mengatakan bahwa Uni Eropa bersama negara-negara anggotanya terus menjadi mitra penting bagi Indonesia dalam pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan dalam menanggapi tantangan global di bidang perubahan iklim.

"Di Indonesia, kami telah mendedikasikan sumber daya untuk lingkungan hidup dan kehutanan, tata kelola pemerintahan yang baik, hak asasi manusia, pendidikan, perdagangan, pembangunan perekonomian, serta pelayanan kesehatan, dan kami juga menyambut baik adanya dialog intensif tentang implementasi SDG di Indonesia dan Uni Eropa," lanjut Guérend.

 

Saksikan juga video pilihan berikut ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Dukungan UE untuk Indonesia

Uni Eropa telah mendukung beberapa inisiatif di Indonesia baik pada tingkat nasional dan sub-nasional dalam mentransformasi pendekatan pembangunan danmengurangi jejak karbon.

Salah satu yang terbaru adalah proyek 'Dukungan Uni Eropa untuk Tanggapan Indonesia terhadap Perubahan Iklim' (6,49 juta euro) untuk Provinsi Aceh.

Proyek itu membantu provinsi berjuluk Serambi Mekkah untuk mengenalkan praktik 'cerdas iklim' dan agroforestri dinamis untuk degradasi lahan, menjalankan pembelajaran secara mendalam mengenai energi terbarukan dan perlindungan terhadap lahan gambut yang kaya akan karbon.

Program itu juga secara sukses mengembangkan mekanisme inovatif di tingkat kecamatan guna pembayaran pelayanan ekosistem yang disesuaikan pada perlindungan lingkungan hidup dan konservasi hutan dengan memanfaatkan Dana Desa.

Pada tingkat nasional, proyek tersebut mengembangkan Analisa Peningkatan Kapasitas dan Analisa kebutuhan Teknologi (CBTNA) untuk mengumpulkan, menilai,menyusun prioritas dan memperbarui informasi mengenai peningkatan kapasitas danteknologi yang dibutuhkan guna mencapai target perubahan iklim dari PerjanjianParis yang telah diratifikasi di Indonesia.

Di tingkat provinsi, proyek ini mendukung pengarusutamaan konsep ramah lingkungan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) guna merefleksikan komitmen untuk melawan perubahan iklim dan untuk pemenuhan target dalam perencanaan dan anggaran yang terkait dengan kebijakan pemerintah provinsi untuk lima tahun ke depan.

Sesuai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Agenda 2030, Uni Eropa berupayauntuk menyeimbangkan mitigasi dan adaptasi, dan juga berupaya untukmenyeimbangkan emisi gas rumah kaca (GRK) dan menghentikan emisi GRK padasektor-sektor ekonomi yang konsisten dengan pembangunan tahan iklim.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.