Israel Tarik Diri dari Pencalonan Anggota Dewan Keamanan PBB

Oleh Teddy Tri Setio Berty pada 05 Mei 2018, 10:17 WIB
Diperbarui 05 Mei 2018, 10:17 WIB
Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, berpidato dalam sebuah kesempatan - AFP

Liputan6.com, New York - Israel mundur dari perebutan kursi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2019-2020 pada Jumat, 4 Mei 2018.

Dikutip dari laman Straits Times, Sabtu (5/5/2018), Israel menarik diri dari perebutan posisi setelah sebelumnya bersaing ketat dengan Jerman dan Belgia untuk mendapatkan dua kursi yang disisihkan kepada kelompok Eropa Barat dan lainnya.

Dengan demikian, mundurnya Israel dari peta persaingan membuat langkah Jerman dan Belgia semakin tidak terbantahkan.

Namun, dua negara ini masih harus bersaing demi mendapatkan dukungan sebanyak dua pertiga dari suara Majelis Umum PBB.

Nantinya, Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 negara akan kembali melakukan voting pada Juni mendatang, dan memilih anggota Dewan Keamanan PBB baru yang bertugas pada 1 Januari tahun depan.

"Kami akan tetap bergerak bersama sekutu-sekutu kami demi membuka kemungkinan bagi Israel agar tetap dapat mewujudkan haknya dan terlibat penuh dalam pengambilan keputusan di PBB," ujar misi Israel untuk PBB.

Menurut keterangan dari seorang sumber yang tak ingin dibuka identitasnya, Israel terpaksa menarik pencalonan dari peta persaingan karena rendahnya peluang untuk menang.

Tiap tahun, Majelis Umum PBB memilih lima anggota baru di Dewan Keamanan.

Saat ini, Dewan Keamanan PBB memiliki lima anggota tetap yang memiliki hak veto, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Prancis, China, dan Rusia.

Demi memastikan keterwakilan negara secara geografis dalam daftar keanggotaan, Dewan Kemananan PBB memberikan lima kursi untuk negara-negara di Afrika dan Asia.

Tak hanya itu, satu kursi juga untuk Eropa Timur dan dua untuk Amerika Latin dan Karibia serta dua untuk negara-negara Eropa Barat dan lainnya.

Sementara itu, Indonesia dan Maladewa tengah bersaing untuk memperebutkan satu kursi jatah Asia dan Pasifik untuk periode 2019-2020.

Kemudian, Afrika Selatan dan Republik Dominika mencalonkan diri tanpa pesaing untuk kelompok negara Afrika serta Amerika Latin dan Karibia.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

2 dari 2 halaman

Maroko Dukung Indonesia Jadi Anggota Dewan Keamanan PBB

Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia A.M Fachir (depan, kanan) saat bertemu dengan Wakil Menteri Luar Negeri Maroko Mounia Boucetta (depan, kiri) di Kemlu RI (13/2/2018) (sumber: Kemlu RI)
Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia A.M Fachir (depan, kanan) saat bertemu dengan Wakil Menteri Luar Negeri Maroko Mounia Boucetta (depan, kiri) di Kemlu RI (13/2/2018) (sumber: Kemlu RI)

Peningkatan kerja sama ekonomi hingga bahasan seputar ASEAN dan DK PBB menjadi sejumlah topik dialog pertemuan antara Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia A.M Fachir dan Wakil Menteri Luar Negeri Maroko Mounia Boucetta di Gedung Kemlu RI di Jakarta, Selasa, 13 Februrari 2018.

Seputar kerja sama ekonomi, Fachir mengatakan bahwa Indonesia - Maroko tengah mengupayakan realisasi perjanjian demi menggenjot neraca perdagangan kedua negara yang turun pada tahun terakhir.

Mengafirmasi pemaparan Fachir, Boucetta mengatakan, Maroko berkomitmen untuk terus meningkatkan kerja sama dengan Indonesia, salah satunya pada sektor ekonomi.

"Kami telah mengidentifikasi sejumlah sektor di mana kita bisa bekerja sama, seperti memfasilitasi perdagangan dan investasi," kata sang Wamenlu Maroko.

Dalam kesempatan tersebut, Wamenlu RI A.M Fachir mengatakan bahwa Wamenlu Maroko Mounia Boucetta mendukung keanggotaan Indonesia untuk menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB.

"Kita terima kasih kepada Maroko yang mendukung kita untuk menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB," kata Fachir.

Lanjutkan Membaca ↓

Tag Terkait