Mirip Rohingya, 4.000 Warga Kachin di Myanmar Dipaksa Mengungsi

Pertempuran meletus antara militer Myanmar dan sejumlah kelompok militan Kachin. Konflik bersenjata antar-kedua pihak masuk dalam daftar salah satu perang terlama di muka Bumi dan dalam beberapa bulan terakhir intensitasnya meningkat secara dramatis.

Meski krisis Kachin berbeda dengan krisis Rohingya, ada pertautan antar-keduanya. Hal tersebut diungkapkan Zau Raw, yang mengepalai komite pemberontak yang mengawasi bantuan kemanusiaan di daerah pegunungan yang dikuasai kelompok itu di sepanjang perbatasan China.

"Sama seperti Rohingya, Kachin mulai menyadari bahwa militer ingin 'membersihkan' kami. Ini adalah perang untuk memusnahkan kami," tutur Zau Raw.

Etnis Kachin, yang kebanyakan Kristen, telah berjuang untuk mendapat otonomi yang lebih besar di negara yang mayoritas beragama Buddha sejak tahun 1961. Namun, gerakan mereka adalah bagian dari perjuangan yang lebih luas untuk menggoyang kekuasaan etnis mayoritas -- yang memangku seluruh jabatan di militer dan pemerintahan.

Setidaknya, 20 dari kelompok militan di Kachin telah mengangkat senjata sejak kemerdekaan Myanmar dari Inggris pada 1948. Dan dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah telah menandatangani gencatan senjata dengan 10 dari kelompok militan. Adapun, enam lainnya masih terus mengangkat senjata.

Pada Maret 2018, sebuah misi pencari fakta PBB melaporkan terdapat "tanda-tanda yang mirip" antara kekejaman militer yang terjadi di Kachin dan yang menimpa warga Rohingya. Demikian seperti dikutip dari Washington Post yang melansir The Associated Press, Rabu 25 April.

Sama seperti di Rakhine, PBB menerima laporan baru bahwa terjadi penganiayaan berat oleh militer, termasuk di antaranya pembunuhan, penculikan, penjarahan, penyiksaan, pemerkosaan, dan kerja paksa. Selain itu, pemerintah telah membatasi akses kemanusiaan terhadap warga sipil yang melarikan diri.

Menurut Zau Raw, restriksi tumbuh lebih ketat sejak Aung San Suu Kyi mulai menjabat sebagai Penasihat Negara pada 2016. Saat ini, pemerintah melarang PBB dan sejumlah organisasi internasional untuk mencapai zona yang dikuasai pemberontak. Bantuan akhirnya didistribusikan lewat kelompok-kelompok gereja.

Militer Myanmar tidak bisa dihubungi untuk dimintai komentar terkait hal ini. Namun, juru bicara kepresidenan Zaw Htay mengakui pelanggaran hak asasi manusia telah terjadi. Meski demikian, ia mengatakan kedua pihak patut disalahkan.

"Setiap kali ada pertempuran, ada kerusakan tambahan," katanya, menambahkan bahwa pemerintah, pada bagiannya, ingin mengakhiri perang. "Inilah mengapa kami mendesak kelompok-kelompok etnis bersenjata untuk menandatangani gencatan senjata nasional".