Tersangkut Kasus Pornografi, 32 Staf Kedubes AS di Kamboja Dipecat

Oleh Happy Ferdian Syah Utomo pada 13 Apr 2018, 18:00 WIB
Ilustrasi situs porno di India. (iStockphoto)

Liputan6.com, Phnom Penh - Sebanyak 32 staf Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Kamboja dipecat karena kedapatan berbagi materi pornografi melalui fitur berkirim pesan di Facebook.

Mereka yang dipecat terdiri dari pekerja lokal dan campuran Amerika-Kamboja, yang sebagian besar dipekerjakan sebagai staf keamanan dan pegawai administrasi.

Dikutip dari Time.com, Jumat (13/4/2018), sumber anonim di Kedubes AS di Phnom Penh menyatakan, bahwa tidak satupun dari staf yang dicopot berasal dari kalangan diplomat.

Skandal tersebut terungkap ketika istri salah seorang staf Kedubes AS untuk Kamboja, menemukan materi tidak senonoh itu, dan meneruskannya sebagai laporan pelanggaran ke FBI.

Bukti yang dilaporkan itu berisi foto dan video pornografi, serta beberapa materi yang menampilkan subyek anak di bawah 18 tahun.

Hingga berita ini ditulis, belum ada informasi mengenai apakah ada tindakan lebih lanjut dari otoritas hukum Kamboja terhadap skandal tersebut.

 

Simak video pilihan berikut: 

 

2 of 2

Ketegangan Masih Menghantui Hubungan AS-Kamboja

Jual Boneka Seks Anak, Amazon Dikecam
Ilustrasi boneka seks. Foto diambil 5 Maret 2018 di Paris (JOEL SAGET / AFP)

Selain sebagai negara dengan konflik internal dan tingkat kemiskinan terparah di Asia Tenggara, Kamboja juga masih berjuang mengatasi isu perkosaan anak dan perdagangan seks, yang terus merongrong negeri itu selama beberapa dekade terakhir.

Departemen Luar Negeri setempat, secara teratur, menyoroti perdagangan dan pariwisata seks anak dalam laporan tahunan kasus human trafficking.

Sementara itu, pemecatan 32 pekerja Kedubes AS tersebut terjadi di tengah masih tegangnya hubungan antara Negeri Pamam Sam dan Kamboja.

Washington mengkritik tindakan keras Perdana Menteri Hun Sen terhadap kubu oposisi.

Kamboja pada gilirannya, menuduh AS ikut campur dalam politik negaranya, dan menuding berusaha melemahkan pemerintahan yang berkuasa.

Lanjutkan Membaca ↓