Ini 2 Agenda Dubes Uni Eropa di Papua, Apa Saja?

Duta Besar Uni Eropa  berencana mengunjungi rumah sakit di Wamena untuk melihat lebih jauh upaya Pemerintah dalam pelayanan kesehatan berkualitas di bidang AIDS, TBC dan Malaria.

Uni Eropa dan para Negara Anggota Uni Eropa merupakan kontributor utama bagi Dana Global untuk Melawan AIDS, TBC dan Malaria (GFATM). Sokongan dana GFATM untuk Indonesia mencapai 44 persen.

Duta Besar Guerend berkeinginan untuk mendapat masukan mengenai upaya program kesehatan provinsi dan kabupaten dalam memberikan pelayanan kesehatan secara efektif.

Ia juga akan berkunjung ke SD Santo Stevanus Wouma, salah satu contoh keberhasilan dari program pendidikan yang didanai oleh Uni Eropa. Program Minimum Service Standards Capacity Development Partnerships (MSS CDP), yang turut didanai oleh Uni Eropa dengan hibah sebesar 37,3 juta euro, memberi dukungan kepada 108 kabupaten di Indonesia, termasuk 8 kabupaten di Papua dan 7 kabupaten di Papua Barat.

Program MSS CDP bertujuan untuk membantu tercapainya standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan dasar di tingkat sekolah dan kabupaten. Program ini memberi pelatihan dan peningkatan kapasitas dalam perencanaan untuk mencapai SPM, termasuk untuk guru, kepala sekolah, penyelia sekolah, pejabat dinas pendidikan, anggota perwakilan rakyat daerah.

Setiap kabupaten yang turut dalam program ini memperoleh alokasi hibah sebesar 200,000 euro untuk melaksanakan sosialisasi, pelatihan dan peningkatan kapasitas SPM terhadap para pemangku kepentingan dibidang pendidikan.

Duta Besar Guerend juga akan bertemu dengan para peserta pelatihan yang diselenggarakan oleh Proyek SUSTAIN di minggu ini di Jayapura.

Proyek SUSTAIN, yang didanai Uni Eropa dan dilaksanakan oleh UNDP, bertujuan untuk meningkatkan integritas, transparansi dan akuntabilitas peradilan.

Proyek itu juga memberi pelatihan bagi para hakim yang menangani kasus-kasus kejahatan lingkungan.

Program itu mempertemukan para hakim, jaksa, pejabat Kementerian Lingkungan Hidup dan organisasi masyarakat sipil untuk fokus pada kasus-kasus perdata dan mengkaji bagaimana memperbaiki hasil dari kasus-kasus tersebut agar para pelanggar hukum mendapat sanksi yang sepadan dengan kerusakan yang ditimbulkan terhadap sumber daya hutan dan air di Papua.