Menang Perundingan Maritim dengan Australia, Xanana Gusmao Diarak bak Pahlawan

Bagi Timor Leste -- yang berpenduduk 1,5 juta jiwa -- perjanjian itu merupakan sebuah capaian positif dan berpotensi mendongkrak perekonomian negara.

Karena, kawasan maritim yang kaya akan sumber daya alam itu dapat menjadi penunjang ekonomi penting bagi Timor Leste -- salah satu negara miskin di dunia.

"Kami harus mempertahankan kekayaan kami," kata Gusmao saat diarak di Dili pada Minggu 11 Maret 2018.

Kendati demikian, Australia dan Timor Leste masih harus menyepakati persyaratan terakhir perjanjian terkait pengambilan kekayaan migas di bawah Laut Timor yang bernilai miliaran dolar AS.

Meski belum selesai, Timor Leste dipastikan akan memperoleh keuntungan terbesar dalam eksplorasi migas itu, menurut Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop.

Perbandingan pembagian akan 80-20 kalau gas disalurkan dengan pipa ke Australia untuk diolah atau 70-30 kalau disalurkan ke Timor Leste, kata Bishop pada acara penandatanganan.

Mengomentari hal tersebut, Xanana mengatakan, "Kami akan terus berjuang keras supaya gas itu disalurkan dengan pipa ke Timor Leste," ujarnya pada Minggu lalu.

Sehubungan dengan penandatanganan Perjanjian antara Timor Leste dan Australia tentang Zona Maritim di Laut Timor Melalui Komisi Konsiliasi, berdasarkan mekanisme di bawah Konvensi Hukum Laut 1982, di New York pada 6 Maret 2018, pemerintah Indonesia menyambut baik penggunaan jalan damai di bawah Konvensi Hukum Laut 1982 dalam menyelesaikan perbatasan maritim antara kedua negara.

"Meskipun Indonesia bukan merupakan pihak dalam proses konsiliasi, Indonesia mengamati secara seksama proses konsiliasi dan berup​aya memastikan, dalam hal ini kedua pihak telah menyatakan, bahwa konsiliasi tidak akan berdampak pada hak-hak maritim Indonesia berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982," demikian seperti dikutip dari rilis resmi Kemlu RI.

"Karena sifatnya selama ini rahasia, Pemerintah Indonesia baru akan mempelajari secara rinci Perjanjian yang ditandatangani tersebut setelah dokumen ini dibuka untuk publik."

"Pemerintah mereservasi hak-haknya atas hasil konsiliasi ini yang mungkin dapat mempengaruhi hak berdaulat Indonesia berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982," lanjut rilis itu.