Jepang dan Korsel Bersitegang Soal Budak Seks Perang Dunia II

Liputan6.com, Seoul - Jepang dan Korea Selatan kembali terlibat kecaman diplomatik usai Presiden Korsel, Moon Jae-in, menolak kesepakatan pada tahun 2015 tentang comfort women atau jugun ianfu oleh tentara Jepang pada Perang Dunia II. 

Moon mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis bahwa kesepakatan tersebut "benar-benar cacat" dan "tidak dapat menyelesaikan" perselisihan lama dua negara tersebut mengenai "comfort women" - sebuah eufemisme bagi puluhan ribu wanita dan anak perempuan, kebanyakan berasal dari semenanjung Korea, yang dipaksa bekerja sebagai pelacur bagi militer Jepang sebelum dan selama Perang Dunia II.

"Ini bertentangan dengan prinsip universal masyarakat internasional untuk menyelesaikan masalah sejarah, dan terutama, ini adalah kesepakatan politik yang mengecualikan korban dan warga negara," kata Moon mengenai kesepakatan tersebut, menurut kantor berita Yonhap seperti dikutip The Guardian pada Kamis (28/12/2017).

"Bersama dengan warga, saya, sebagai presiden, memperjelas lagi bahwa masalah wanita penghibur atau  tidak dapat diselesaikan melalui kesepakatan ini," cetus Presiden Moon.

Komentar Moon datang sehari setelah satgas pemerintah Korea Selatan mengatakan kesepakatan tersebut -- di mana Jepang setuju untuk menyediakan dana bagi jumlah korban yang semakin berkurang -- telah gagal mempertimbangkan perasaan mantan budak seks tersebut.

Pernyataan satgas pemerintah Korsel membuat marah Menteri Luar Negeri Jepang, Taro Kono, yang memperingatkan bahwa hubungan bilateral akan menjadi "tidak terkendali" jika Seoul gagal menghormati kesepakatan tersebut, di mana kedua belah pihak berjanji untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

Kono mengatakan dalam sebuah pernyataan: "Kesepakatan Jepang-Korea Selatan adalah antara kedua pemerintah dan sangat dihargai oleh masyarakat internasional."

"Jika pemerintah Korea Selatan ... mencoba merevisi kesepakatan yang telah diimplementasikan, itu akan membuat hubungan Jepang dengan Korea Selatan tidak dapat diatur dan hal itu tidak dapat diterima."

Berdasarkan kesepakatan tersebut, yang disahkan oleh perdana menteri Jepang, Shinzo Abe, dan pendahulu Moon, Park Geun-hye, Jepang meminta maaf kepada korban yang masih hidup dan memberikan dana sebesar 1 miliar yen (US$ 8,8 juta) kepada sebuah lembaga dana kesejahteraan untuk diteruskan kepada korban budak seks. 

Moon, seorang liberal yang berhaluan kiri, mengisyaratkan bahwa dia bersiap untuk mempertimbangkan kembali kesepakatan tersebut segera setelah dia menjadi presiden pada bulan Mei.

Dia telah mengatakan beberapa kali bahwa kesepakatan tersebut tidak didukung oleh mayoritas warga Korea Selatan.

Kedua negara itu awalnya bertekad untuk tidak saling mengkritik mengenai masalah ini di forum internasional, dan Korea Selatan sepakat untuk "melakukan upaya" untuk mengamankan pemindahan patung-patung yang diklaim menghormati wanita tersebut, termasuk di luar kedutaan besar Jepang di Seoul.