Khawatir Gunung Agung, Bali Democracy Forum Pindah ke Banten

Oleh Rizki Akbar Hasan pada 30 Nov 2017, 19:40 WIB
Diperbarui 02 Des 2017, 19:13 WIB
Bali Democracy Forum IX diadakan pada 8-9 Desember 2016 di Nusa Dua, Bali

Liputan6.com, Jakarta - Aktivitas vulkanis Gunung Agung memaksa forum dialog isu demokrasi tempat berkumpulnya pemimpin dan diplomat top dunia, yang rutin digelar di Bali, terpaksa berpindah tempat.

Bali Democracy Forum (BDF) ke-10 yang menurut rencana akan digelar di Bali Nusa Dua Convention pada 7 - 8 Desember 2017, harus direlokasi ke Provinsi Banten akibat situasi seputar Gunung Agung. Kata seorang pejabat Kementerian Luar Negeri RI, lembaga pemerintah yang berperan sebagai pelaksana BDF.

"Aktivitas Gunung Agung akan memengaruhi wilayah udara di Bali dan sekitarnya. Sehingga penerbangan, sewaktu-waktu dapat kembali terjadi penundaan atau penutupan di Bandara Ngurah Rai," kata Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kemlu RI Cecep Herawan di Jakarta, Kamis (30/11/2017).

Penundaan atau penutupan bandara, menurut Cecep, akan mengganggu kenyamanan penerbangan para delegasi dunia yang akan mendarat ke atau bertolak pulang dari Bali.

Tak ingin mengambil risiko jika sewaktu-waktu aktivtas vulkanis Gunung Agung akan kembali mengganggu aviasi, maka Kemlu RI memutuskan untuk memindah penyelenggaraan BDF ke Banten.

Batu Super Panas Terlontar dari Kawah Gunung Agung Hingga 4 Km (Foto: twitter: @Sutopo_BNPB)

"Maka, guna menjamin kenyamanan para delegasi dunia, kami pemerintah memutuskan untuk memindah penyelenggaraan BDF yang ke-10 ke Indonesia Convention Exhibition, Serpong, Banten," kata Cecep.

Seperti yang diutarakan sang dirjen, hingga hari ini, terdapat 29 delegasi yang akan hadir dalam BDF ke-10. Enam di antaranya adalah pimpinan atau perwakilan organisasi internasional.

Jumlah menteri negara yang hadir meningkat dari tahun sebelumnya, tambah Cecep.

"Hingga saat ini, adalah 16 pejabat setingkat menteri, 10 pejabat setingkat wakil menteri, dan sisanya adalah delegasi setingkat duta besar atau pejabat setingkat dirjen. Kami yakin, jumlah akan terus bertambah hingga hari pelaksanaan."

Menurut Cecep, 16 menteri yang sudah terkonfirmasi itu berasal dari Iran, Yordania, Laos, India, Madagaskar, Maroko, Palestina, Papua Nugini, Filipina, Qatar, Samoa, Sri Lanka, Suriname, Timor Leste, Tunisia, Turkmenistan, dan Nauru.

Terkait pemindahan lokasi yang disebabkan oleh aktivitas vulkanis Gunung Agung, Cecep menegaskan bahwa para pemimpin dan pejabat negara delegasi maklum dengan situasi di Bali.

"Sejauh ini belum ada tanggapan negatif mengenai pemindahan. Artinya cukup dipahami kami memindahkan tempat dari Bali ke Banten, demi kenyamanan para delegasi."

Lokasi Berpindah, Substansi Tetap Sama

Cecep menegaskan, kepindahan lokasi yang sejatinya bertradisi di Pulau Dewata itu tak akan memengaruhi substansi dan semangat dari Bali Democracy Forum ke-10.

"Tidak ada perbedaan signifikan dalam muatan substansi dan hasil yang ingin dicapai. Kita akan mempertahankan juga meningkatkan hasil forum," papar sang dirjen.

Bali Democracy Forum adalah forum kerja sama tahunan internasional negara-negara di kawasan Asia Pasifik, yang -- idealnya -- bertujuan untuk memperkuat kapasitas demokrasi dan institusi demokrasi melalui diskusi antarnegara.

Sejak perdana pada 2008, partisipan forum itu hingga 2017 ini telah berkembang melibatkan negara dari kawasan lain. Perwakilan pemerintah yang berpartisipasi pun ikut meningkat dari segi kuantitas dan strata jabatan, yang semula hanya segelintir menteri luar negeri hingga sejumlah figur setaraf kepala negara.

2 of 2

Modifikasi Format Dialog BDF

Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kemlu RI Cecep Herawan menyampaikan, akan ada modifikasi format yang cukup signifikan dalam Bali Democracy Forum ke-10 nanti.

"Tahun ini, kami akan membuat ministrial dialogue panel. Biasanya, dulu para menteri cuma akan menyampaikan formal statement. Tapi, sekarang kita akan memberikan kesempatan para menteri untuk berdialog dalam panel yang dimoderatori," kata Cecep.

Cecep melanjutkan, ministrial dialogue panel akan dimoderatori oleh Alwi Shihab, Utusan Khusus Presiden Indonesia untuk Timur Tengah dan OKI (UKP-TTOKI) serta Hasan Wirajuda, Menteri Luar Negeri RI periode 2001-2009.

"Dari panel itu, diharapkan akan terjadi dialog yang konstruktif, di antara para peserta untuk berbagi mengenai demokrasi di negara masing-masing."

Lanjutkan Membaca ↓