Menlu: RI Akan Terus Membantu Penyelesaian Krisis Rohingya

Didampingi Menko PMK dan Menlu, Wapres JK Hadiri Pembukaan Sidang Umum PBB — Wakil Presiden Jusuf Kalla didamping Menko PMK Puan Maharani dan Menlu Retno Marsudi menghadiri pembukaan Sidang Umum PBB di New York, Amerika Serikat, Selasa (19/9) waktu AS. (Liputan6.com/Tim Media Wapres)

Liputan6.com, New York - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi usai mendampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam pertemuan negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam di New York menekankan bahwa Indonesia akan terus berpartisipasi secara aktif dalam krisis kemanusiaan di Rakhine, Myanmar.

Pertemuan itu dihadiri oleh Kelompok Kontak OKI untuk Rohingya (OIC-CG on Rohingya), sebuah persekutuan negara anggota OKI yang memusatkan perhatian pada krisis yang terjadi di Myanmar tersebut. Kegiatan itu dilakukan di sela-sela Sidang Majelis Umum (SMU) ke-72 PBB di New York, Amerika Serikat, pada 19 September 2017.

"Indonesia akan terus memberikan kontribusi bagi penyelesaian masalah di Rakhine State,” jelas Menlu Retno Marsudi dalam sebuah keterangan tertulis dari Kementerian Luar Negeri RI yang diterima oleh Liputan6.com, Rabu (19/9/2017).

Pertemuan OIC-CG on Rohingya dihadiri oleh beberapa pemimpin negara, yaitu Presiden Turki, Presiden Iran, PM Bangladesh, PM Pakistan, dan Wapres Jusuf Kalla. Hal ini menunjukkan tingginya perhatian dan kepedulian serta keprihatinan dunia internasional dan Indonesia terhadap krisis di Rakhine State.

Dalam pernyataannya, Indonesia meminta Myanmar untuk mengembalikan keamanan dan stabilitas di Rakhine State. Selain itu, juga ditekankan pemtingnya melindungi dan menghormati hak asasi manusia bagi semua komunitas, termasuk masyarakat muslim.

2 dari 2 halaman

Penegasan Kontribusi Indonesia untuk Rohingya

Indonesia juga menyampaikan kembali proposal Formula 4+1 pada pertemuan OIC Contact Group on Rohingya. Formula itu dipercaya mampu membantu menyelesaikan masalah di Rakhine.

Formula tersebut terdiri dari empat elemen, yaitu mengembalikan stabilitas dan keamanan, menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan, perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine State tanpa memandang suku dan agama, dan pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan keamanan.

Formula itu adalah elemen guna memulihkan kondisi aman. Sedangkan satu elemen lainnya adalah pentingnya implementasi rekomendasi Laporan Komisi Penasehat untuk Rakhine State yang dipimpin oleh Kofi Annan sebagai jalan ke depan.

Terkait dengan bantuan kemanusiaan dan implementasi dari laporan Kofi Annan, Indonesia menegaskan bahwa komunitas internasional dapat pula membantu untuk hal yang sama. Dalam kaitan ini Indonesia menegaskan pentingnya masyarakat internasional, termasuk negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), membangun rasa saling percaya dengan pemerintah Myanmar.

Hal ini akan meningkatkan kepercayaan terhadap komunitas internasional untuk dapat bekerja sama dengan pemerintah Myanmar dalam menyelesaikan isu di Rakhine State.

Rasa saling percaya antara masyarakat internasional dan pemerintah Myanmar merupakan kunci untuk dapat membantu situasi dan mendukung penyelesaian yang komprehensif di Rakhine.

Prioritas Indonesia saat ini adalah untuk memastikan agar bantuan kemanusiaan sampai kepada masyarakat yang membutuhkannya tanpa memandang etnis atau agama. Indonesia mendorong masyarakat internasional untuk melakukan lebih guna membantu pengungsi di perbatasan Bangladesh.

Dalam pertemuan itu, Indonesia turut menyampaikan telah mengirimkan delapan pesawat berisi bantuan kemanusiaan sesuai dengan kebutuhan yang disampaikan oleh pemerintah Bangladesh selaku negara yang saat ini menampung pengungsi dari Rakhine.

OIC Contact Group Meeting on Rohingya dibentuk pada KTT Luar Biasa OKI ke-4 di Mekah pada bulan Agustus 2012. Tujuan utama pembentukannya adalah untuk mendorong keterlibatan dan partisipasi OKI pada isu Rohingya.

Contact Group memiliki mandat untuk membahas cara, sarana serta mekanisme untuk menjamin dan mencegah pelanggaran HAM atas kelompok Muslim Rohingya dan pengembalian hak kewarnegaraannya.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Jusuf Kalla
Tokoh
Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla atau sering ditulis Jusuf Kalla atau JK adalah Wakil Presiden Indonesia yang menjabat sejak 20 Oktober 2014.
Lihat Selengkapnya
Jusuf Kalla
OKI
Menlu
Krisis Rohingya
Rohingya