Hukum 'Permalukan' Turis Pencuri di Gili Trawangan Disorot Dunia

Asal Muasal Hukum 'Walk of Shame'

Kepala kantor pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Fauzal, mengatakan kepada BBC bahwa praktek hukum mempermalukan itu adalah memang diberlakukan bagi para pelaku kejahatan di pulau-pulau itu. Bagian dari kesepakatan antara penduduk setempat dan polisi di daratan sebagai sanksinya.

Turis kerap berjalan-jalan di Gili Trawangan, pulau terbesar dan paling berkembang dari tiga Kepulauan Gili yang terletak di lepas pantai Lombok, sekitar 40 kilometer (25 mil) timur dari Bali.

Salah satu rangkaian dari pulau ini sekitar 7 km (4,3 mil).

Di pulau-pulau kecil Gili Trawangan, Gili Meno atau Gili Air, polisi tak memiliki kehadiran permanen. Petugas keamanan swasta umumnya yang menjaga pulau-pulau itu, dengan dukungan dari otoritas daratan bila diperlukan.

Sebagian besar pria berseragam dalam gambar hukuman terhadap turis Australia pencuri sepeda di Gili Trawangan, adalah penjaga pribadi meskipun ada satu orang yang memakai seragam polisi.

"Sanksi demikian dianggap efektif, karena tingkat kejahatan yang sangat sedikit tercatat di pulau-pulau itu," jelas Fauzal.

Fauzal memaparkan, bahwa sebagian besar dari para pelaku kriminal adalah penduduk setempat. Meskipun ada beberapa wisatawan asing yang mabuk atau "terpaksa mencuri dompet" karena mereka sudah kehabisan uang.

Sejauh ini belum jelas apakah ada dasar hukum formal untuk sanksi 'dipermalukan' tersebut. Tetapi para terdakwa umumnya menghindari sanksi yang lebih serius dan menyetujui hukuman seperti demikian.

Beberapa pengamat mengatakan bahwa sanksi demikian dan larangan dari pulau-pulau itu lebih baik daripada bertempur di pengadilan, yang kemungkinan malah akan dikenakan denda atau lebih buruk dari itu.

Pulau Gili yang sepertinya jauh dari jangkauan hukum mutakhir membuat banyak orang terkejut, atas privasi terdakwa atau proses hukum yang jelas.

Penduduk setempat juga tak meragukan hukum tersebut. Bahkan para pelaku kriminal disana lebih memilih mendapatkan sanksi penghinaan publik, daripada menghadapi tuduhan resmi di bawah sistem peradilan Indonesia, yang kadang-kadang dikritik karena korupsi dan kurangnya transparansi.