Sinyal Inggris Hengkang dari Uni Eropa Menguat?

Oleh Elin Yunita Kristanti pada 06 Feb 2016, 12:46 WIB
Diperbarui 06 Feb 2016, 12:46 WIB
PM Inggris David Cameron berupaya meraih kesepakatan terkait reformasi Uni Eropa
Perbesar
PM Inggris David Cameron berupaya meraih kesepakatan terkait reformasi Uni Eropa (Reuters)

Liputan6.com, London - Tak lama lagi Inggris akan menggelar referendum untuk memutuskan apakah tetap bergabung atau berpisah dengan Uni Eropa (UE).

Perdana Menteri David Cameron mengaku akan berusaha keras dan berkampanye agar negaranya tetap di Uni Eropa. Namun, pilihan masyarakat berkata lain.

Jajak pendapat terbaru menunjukkan kecenderungan rakyat Britania melepaskan diri dari Uni Eropa menguat. Sebanyak 45 persen responden memilih hengkang dari UE. Hanya 36 persen yang memilih tetap bergabung, sementara 5 persen sisanya abstain.

Hasil tersebut adalah kemenangan terbesar kalangan 'Brexit' atau mereka yang menginginkan Inggris lepas dari Uni Eropa.

Hasil survei YouGov digelar dua hari setelah publikasi outline kesepakatan Perdana Menteri David Cameron dengan sejumlah pemimpin terkait nasib hubungan Inggris dan Uni Eropa, yang menguntungkan Britania Raya tanpa harus melepaskan diri dari organisasi tersebut.

Tak ayal, hasil survei yang selisih 9 poin itu kian memberi tekanan pada pihak pemerintah, khususnya PM Cameron.

"Kerja yang baik telah dilakukan. Namun, masih ada waktu dua pekan lagi. Saya masih harus membujuk 28 negara untuk menyetujui perubahan tersebut," kata Cameron dalam konferensi persnya bersama PM Denmark, Lars Løkke Rasmussen, seperti dikutip dari Daily Mail, Sabtu (6/2/2016).

Kalaupun berhasil menghasilkan kesepakatan dalam dua pekan, PM Cameron hanya punya hitungan bulan untuk meyakinkan para pemilih bahwa ia telah mencapai kesepakatan terbaik soal hubungan Inggris dan Uni Eropa. Referendum akan digelar pada Juni 2017 mendatang.

Jajak pendapat terbaru menunjukkan, rakyat Inggris ingin lepas dari Uni Eropa (Reuters)

Sejumlah pemimpin negara Eropa berpendapat akan lebih baik jika Inggris tetap bergabung dengan organisasi negara Benua Biru itu.

"Saya berpendapat Inggris akan bisa mereformasi Uni Eropa. Jika perubahan tersebut bisa diraih, itu akan jadi hal baik bagi Britania Raya, Eropa, juga bagi Polandia," kata PM Polandia, Beata Szydlo, di Warsawa.

PM Polandia memberi sinyal pihaknya akan menyetujui draf yang diusulkan PM Cameron.

Alasan Inggris Tinggalkan EU

Sudah lama Inggris memendam kekecewaan pada Uni Eropa, terutama soal ekonomi.

Pada 2014 lalu, Menteri Keuangan Inggris George Osborne menganggap Uni Eropa tidak mampu bersaing lagi. Bahkan, kalah dari China dan India yang mengalami pertumbuhan pesat.

Menteri Osborne juga mengkritik kebijakan ekonomi zona Euro yang dianggapnya mengabaikan kepentingan Inggris dan negara-negara lain yang tidak menggunakan mata uang euro.

Meski menjadi anggota Uni Eropa, Inggris tetap menggunakan mata uangnya, pound sterling. Krisis ekonomi di Yunani juga memperkuat sentimen pemisahan dengan EU.

Sementara itu, sejumlah pihak menilai keanggotaan Uni Eropa sama sekali tak menguntungkan bagi Inggris.

Tanpa itu, Britania Raya sudah berstatus negara yang kuat, dari kepemilikan hak veto di Dewan Keamanan PBB dan mempunyai perekonomian yang terhitung kuat di dunia.

Sebelumnya, PM Inggris David Cameron dalam kampanyenya berjanji, jika terpilih lagi dalam Pemilu 2015 ia akan mereformasi Uni Eropa dan melaksanakan referendum di Inggris untuk memutuskan apakah negara itu tetap ikut atau keluar dari Uni Eropa.

Inggris akan menggelar referendum terkait keanggotaan di Uni Eropa (Reuters)

Apa pun, keputusan Inggris--untuk bergabung atau berpisah dengan Uni Eropa--ada untung dan ruginya.

Keuntungan yang didapat Inggris dari keanggotaan EU adalah mendapat fasilitas bebas pajak dan membuka kesempatan lebih luas di 28 negara anggota.

Jika berpaling dari EU, Inggris berisiko kehilangan kekuatan negosiasi secara internasional. Namun sebaliknya, akan bebas membangun kesepakatan perdagangan dengan negara non-Uni Eropa.

Petinggi UK Independence Party (Ukip) Nigel Farage yakin Inggris bisa meniru langkah Norwegia. Meski secara geografis ada di Eropa, negara kaya tersebut tak punya hasrat bergabung di Uni Eropa.

Norwegia memiliki akses ke negara anggota Uni Eropa, tapi tak terikat aturan-aturan UE dalam hal pertanian, hukum, urusan dalam negeri, dan yang lainnya.

Studi lembaga think-tank Open Europe, yang menginginkan Uni Eropa direformasi secara radikal, menemukan skenario terburuk 'Brexit' adalah Inggris akan kehilangan 2,2 persen total produk domestik bruto (PDB) pada 2030.

Namun sebaliknya, PDB bisa naik 1,6 persen jika Inggris bisa menegosiasikan kesepakatan perdagangan bebas dengan Eropa dan meraih keinginan ambisiusnya untuk menderegulasi Uni Eropa.

Tag Terkait

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya