Special Education Expo 2022, Ajang Tahunan Pelajar Disabilitas Unjuk Kebolehan

Sementara itu, Ketua panitia SEE EXPO 2022 Handaya Djaenudin mengatakan bahwa gelaran tersebut sempat absen lebih dari lima tahun dan kembali dengan konsep yang lebih inklusif.

“Kegiatan SEE EXPO 2022 pada tahun ini sangat terbuka untuk umum, yang mana jika pada tahun-tahun sebelumnya penyelenggaraan ajang ini hanya sekelumit bagi kalangan SLB saja, maka di tahun ini digelar lebih inklusif,” ujarnya.

Ajang ini juga digelar sebagai upaya memperlihatkan bahwa anak-anak berkebutuhan khusus memiliki kompetensi yang tak kalah dengan anak lainnya. Khususnya kemampuan di bidang keterampilan dan seni.

“Harapannya adalah bahwa masyarakat bisa mengenal dan mengakui kompetensi anak-anak berkebutuhan khusus.”

Lebih lanjut dia menjelaskan, rangkaian SEE EXPO 2022 ini terdiri dari dua kegiatan besar yakni ajang seleksi Lomba Keterampilan Siswa Nasional (LKSN) di tingkat provinsi yang diikuti oleh 480 siswa beserta pembimbingnya.

“Kemudian dari jumlah total siswa SLB se-Jawa Barat 26.900-an siswa yang tersebar di sekolah SLB negeri dan swasta. Para pemenang yang terpilih di tingkat Provinsi ini nantinya akan dikirim ke tingkat nasional pada akhir September ini,” katanya.

Di sisi lain, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dedi Supandi  mengatakan bahwa ajang ini juga dimanfaatkan untuk launching program akses layanan pendidikan melalui unit layanan aksesibilitas bagi disabilitas.

Program ini diusung dalam rangka memberikan akses seluas-luasnya bagi siswa yang kesulitan menjangkau sekolah. Dan bagi mereka yang tidak memiliki kecukupan secara ekonomi untuk  menyekolahkan anaknya.

“Akhirnya kami hadir dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat bisa menyekolahkan anaknya,” kata Dedi.

Ia menambahkan, Inovasi seperti ini sangat dibutuhkan terutama di daerah-daerah tertentu. Seperti di wilayah Kabupaten Bandung Barat yang terdiri dari 16 kecamatan 1 SLB Negeri dan 17 SLB Swasta.

“Masih banyak masyarakat yang belum bersekolah, sehingga kita hadir untuk memberikan layanan, mendatangi, dan memberikan kegiatan pembelajaran di daerah-daerah yang ada anak berkebutuhan khususnya.”

Ribuan siswa dan pembimbingnya tampak hadir dan antusias mengikuti ajang SEE 2022.

Kegiatan ini juga dihadiri langsung oleh ketua KND-RI Dante Rigmalia, anggota komisioner KND-RI Kikin Tarigan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Bupati Kabupaten Bandung beserta para SKPD.

Sebelumnya, data Survei Sosial-Ekonomi Nasional (Susenas) 2019 menunjukkan jumlah penyandang disabilitas di Indonesia sebesar 9,7 persen dari jumlah penduduk, atau sekitar 26 juta orang.

Namun, 3 dari 10 anak dengan disabilitas tidak pernah mengenyam pendidikan. Padahal, setiap anak berhak mengenyam pendidikan untuk maju dan meraih cita-citanya.

Menurut Staf Khusus Presiden Angkie Yudistia, seperti anak lainnya, anak penyandang disabilitas juga berhak mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu.

“Salah satu hak penyandang disabilitas adalah mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan secara inklusif dan khusus,” katanya mengutip keterangan pers Suntory Garuda Beverage, Rabu (30/2/2022).

Di lain kesempatan, Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (PMPK Kemendikbud) Dr. Samto sempat menyampaikan isu pemenuhan hak-hak pendidikan anak penyandang disabilitas.

Merujuk pada tujuan pendidikan berkelanjutan, pemerintah perlu menjamin hak anak untuk mendapat pendidikan yang inklusif dan berkualitas.

Ini juga dirumuskan dalam peraturan pemerintah terkait dengan pendidikan berkelanjutan yang mencakup:

- Memastikan seluruh anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah secara gratis, setara, dan berkualitas sehingga berujung pada hasil-hasil pembelajaran yang relevan dan efektif.

- Menghapus disparitas gender dan menjamin akses yang setara terhadap seluruh tingkatan pendidikan bagi mereka yang rentan, termasuk para penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan anak-anak yang berada dalam situasi yang rentan.

- Membangun dan meningkatkan mutu fasilitas pendidikan yang ramah anak dan penyandang disabilitas, sensitif terhadap gender, serta mewujudkan lingkungan belajar yang bebas dari kekerasan, inklusif, dan efektif bagi semua anak.

“Pendidikan inklusif di Indonesia ini memang sering terjadi bias, jadi ketika bicara inklusif itu selalu bias ke disabilitas,” ujar Samto dalam webinar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) ditulis Jumat (29/1/2021).