Tahan Penyandang Disabilitas di RS, Mantan Pejabat Inggris Dorong Revisi UU Kesehatan Mental

Ilustrasi perubahan undang-undang. Photo by Tingey Injury Law Firm on Unsplash

Liputan6.com, Jakarta Mantan Menteri Kehakiman Sir Robert Buckland menyerukan perubahan undang-undang kesehatan mental untuk menghentikan orang dengan autisme dan disabilitas belajar ditahan di rumah sakit untuk waktu yang lama.

Tahun lalu, BBC menemukan bahwa 100 orang dengan ketidakmampuan belajar dan autisme ditahan di rumah sakit selama 20 tahun. Sir Robert menyatakan penahanan manusia sudah ketinggalan zaman.

Seorang juru bicara dari Departemen Kesehatan menyatakan pihaknya berinvestasi dalam layanan masyarakat dan mendukung pembebasan, dengan dana tambahan £ 90 juta (Rp 1.745.937.000.000) tahun ini.

Health and Social Care Minister Gillian Keegan mengatakan pemerintah sedang membuat rencana aksi untuk diluncurkan sesegera mungkin.

Sir Robert, yang memiliki putri autisme pun mengangkat masalah ini di Parlemen pada hari Kamis, serta meminta maaf karena tidak berbuat lebih banyak tentang masalah ini ketika ia masih menjabat.

Anggota parlemen South Swindon mengatakan kepada Commons 2.085 orang dengan autisme atau ketidakmampuan belajar berada di unit rawat inap pada akhir November, dan 200 di antaranya berusia di bawah 18 tahun. Ia mengatakan rata-rata lama tinggal adalah 5,4 tahun, tetapi beberapa telah ditahan selama 20 tahun atau lebih.

Pada September 2021, ada 3.620 insiden intervensi restriktif yang dilaporkan, yang melibatkan pengekangan fisik atau kimia, dengan 595 di antaranya melibatkan anak-anak, tambahnya.

Sir Robert menggambarkan penahanan manusia dengan autisme atau ketidakmampuan belajar seringkali di ruang kecil, dengan makanan dikirim melalui lubang palka, kasur di lantai dan kondisi tidak manusiawi. Sehingga kini ia ingin pemerintah memastikan intervensi yang lebih baik dan lebih dini untuk mencegah kasus serupa serta alternatif berbasis masyarakkat yang lebih baik daripada penahanan rawat inap.

Jelang debat, Sir Robert mengatakan, "sistem harus berhenti mendiskriminasi orang-orang yang entah bagaimana dianggap kurang penting dan itulah yang terjadi di sini. Bukan permusuhan, itu ketidakpedulian yang menyebabkan masalah," katanya.

2 dari 2 halaman

Belum ada hasil

Theresa May yang merupakan perdana menteri saat itu menjanjikan peninjauan untuk membuat perubahan pada undang-undang, tetapi sampai saat ini belum membuahkan hasil.

Sir Robert mengatakan pemerintah telah setuju untuk mereformasi Undang-Undang Kesehatan Mental dan memiliki tujuan legislatif yang tepat. Tapi ia pribadi ingin agar pemerintahan cukup menyelesaikan reformasi yang telah direkomendasikan oleh Simon Wessely dan lainnya.

Menteri, Ms Keegan, berjanji di Commons bahwa semua orang autisme dan mereka yang memiliki ketidakmampuan belajar harus menerima perawatan aman berkulaitas tinggi, serta tidak mentolerir pelecehan atau perawatan berkualitas buruk, sebagai prioritas pemerintah.

Seorang juru bicara departemen kesehatan mengatakan Rencana Jangka Panjang NHS pemerintah sekarang berkomitmen untuk mengurangi jumlah rawat inap orang dewasa dan anak-anak dengan ketidakmampuan belajar dan orang autis sebesar 50% pada tahun 2024 melalui investasi dalam layanan masyarakat.

"Kami bertekad untuk terus mengurangi jumlah orang autis dan orang-orang dengan ketidakmampuan belajar di rumah sakit kesehatan mental dan mengurangi ketergantungan pada perawatan rawat inap. Itulah sebabnya kami berinvestasi dalam layanan masyarakat dan mendukung pelepasan dengan dana tambahan £ 90 juta tahun keuangan ini," tambah mereka.

Infografis 6 Cara Efektif Hadapi Potensi Penularan Covid-19 Varian Omicron. (Liputan6.com/Abdillah)

Seorang gadis asal Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah tetap semangat bekerja meski dua kakinya mengalami kelumpuhan total akibat kecelakaan. Menyandang disabilitas tidak membuat ia patah semangat dalam menjalani hidup.

Bekerjasama dengan BUMN, Mudik Gratis MRAD Berangkatkan 644 Penyandang Disabilitas