Gagal Jadi PNS, Ini Tanggapan Aktivis Disabilitas terkait Kasus Alde Maulana

Yustitia juga menyampaikan bahwa ia sudah membicarakan hal ini dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

“Saya kemarin juga ngobrol dengan Kemenpan RB terkait kasus ini. Mereka bilang akan melihat lebih lanjut seperti apa duduk perkaranya. Apa penolakannya benar-benar karena dia penyandang disabilitas.”

Kampanye masif yang dilakukan berbagai pihak terkait masalah ini dinilai sudah bagus oleh Yustitia, tapi hal yang perlu diingat adalah ini bukan ranah presiden untuk bisa memutuskan. Karena, sudah ditangani oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki tanggung jawab khusus di bidang tersebut.

“Intinya kita berharap tidak ada lagi kasus seperti ini berawal dari lebih masifnya pemahaman tentang hak-hak disabilitas.”

Perempuan yang juga menjadi salah satu dari 169 calon komisioner Komisi Nasional Disabilitas (KND) ini juga menyampaikan, jika ia menjadi komisioner KND maka penanganan kasus seperti ini dapat diawali dengan adanya rencana aksi nasional.

“Bagaimana agar hak-hak disabilitas ini bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan aturan dan regulasi dan yang penting adalah sosialisasi yang massif ke daerah-daerah, Pemda-pemda, karena kita tahu Pemda juga banyak yang belum peduli dan mau untuk melaksanakan regulasi yang ada,” tutup Yustitia.