142 Kasus Kekerasan yang Menimpa Perempuan Disabilitas Masuk Ranah Hukum

Banyaknya kasus ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor penyebab, seperti tidak adanya kepastian hukum sehingga beberapa orang menganggap perempuan disabilitas merupakan objek kekerasan yang aman.

“Tidak adanya kepastian hukum atas perempuan disabilitas yang berhadapan dengan hukum, sehingga dimata predator maupun orang-orang yang senang menggunakan kekuasaan untuk penindasan, perempuan disabilitas menjadi objek yang aman untuk mereka melakukan kekerasan berulang, karena tidak memiliki senjata untuk melindungi atau melakukan pembelaan. Kedua adalah masih kurangnya pemahaman terhadap hak penghormatan dan perlindungan bagi manusia, ada kelompok orang jahat atau orang yang tidak terbuka pikirannya berfikir bahwa penyandang disabilitas boleh saja menjadi objek kekerasan,” jelas Maulani.

Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan disabilitas ini seharusnya mendapat perhatian semua pihak. Bukan hanya dari penegak hukum saja, para pelaksana kebijakan juga harus turut andil dalam penyelesaian kasus. Selain itu, peran media juga sangat dibutuhkan sebagai sarana edukasi untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat agar mampu mengurangi jumlah kasus.

“Sangat sulit terungkap maupun terselesaikan kasusnya, dikarenakan sikap, perilaku, maupun sistem yang belum sepenuhnya berpihak pada manusia perempuan dan anak penyandang disabilitas. Sehingga situasi ini harus menjadi perhatian semua pihak, bukan hanya para penegak hukum tapi juga pembuat, pelaksana kebijakan, tapi juga media, sebagai sarana peningkatan kesadaran masyarakat,” katanya.

Senada, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra juga Aktivis Perempuan dan Anak, Rahayu Saraswati mengatakan, hukum yang ada saat ini belum memenuhi unsur perlindungan dan pemenuhan hak. "Itu yang menjadikan adanya kekosongan hukum. Tetapi kembali lagi, tanpa adanya kekosongan hukum itu juga kesadaran masyarakatnya sudah sangat lemah.”