Atasi Pencucian Uang, Polisi Federal Australia Bentuk Unit Cryptocurrency

Sebelumnya,  perusahaan pertukaran mata uang kripto, Crypto.com secara tidak sengaja mentransfer hampir AUD 10,5 juta atau sekitar Rp 106,4 miliar ke akun seorang wanita saat memproses pengembalian dana sebesar AUD 100.

Menurut penilaian default yang dirilis Jumat di Mahkamah Agung Victoria, transaksi yang dikirim ke seorang wanita di Australia tidak diketahui selama lebih dari tujuh bulan sebelum audit perusahaan mengungkapkan kesalahan pada 23 Desember 2021. 

Dilansir dari Yahoo Finance, Kamis (1/9/2022), crypto.com, yang secara keliru melakukan pembayaran, telah meluncurkan tindakan hukum untuk memulihkan sejumlah dana lebih yang mereka kirimkan kepada wanita tersebut. 

Perusahaan mengirim uang pada 20 Mei 2021 ke rekening bank milik Thevamanogari Manivel setelah memasukkan nomor rekeningnya ke kolom jumlah pembayaran. Crypto.com menemukan Manviel telah mengirim sejumlah besar uang ke akun lain.

Setelah transfer itu dia membeli rumah seharga USD 1,35 juta di Melbourne, klaim perusahaan dalam penghakiman. Sekitar sebulan sebelumnya, pada Februari, penghakiman berlanjut, dia mentransfer USD 430.000 kepada putrinya.

Menurut putusan, dia kemudian mengalihkan kepemilikan rumah itu kepada saudara perempuannya Thilagavathy Gangadory yang tinggal di Malaysia. Perusahaan tersebut mencoba untuk membekukan rekening bank Gangadory pada Maret, tetapi tidak berhasil, kata keputusan itu.

Sebelumnya, Pemerintah baru Australia, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Anthony Albanese, akan memulai tinjauan tentang bagaimana aset cryptocurrency dikelola, dengan tujuan menjaga praktik tetap mutakhir dan melindungi konsumen. 

Hal itu disampaikan oleh Bendahara Australia, Jim Chalmers dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Senin (22/8/2022). 

“Warga Australia mengalami revolusi digital di semua sektor ekonomi, tetapi regulasi berjuang untuk mengimbangi dan beradaptasi dengan sektor aset kripto,” kata Chalmers dalam pernyataannya, dikutip dari CoinDesk, Selasa (23/8/2022). 

Proyek Pemetaan Token

Sebagai langkah pertama dalam agenda reformasi, Departemen Keuangan akan memprioritaskan pekerjaan 'pemetaan token' pada 2022, yang akan membantu mengidentifikasi bagaimana aset kripto dan layanan terkait harus diatur. 

Proyek Ini belum dilakukan di tempat lain di dunia, jadi ini akan menjadikan Australia pemimpin dalam proyek tersebut.