Ekonom Sebut Pajak Kripto Berdampak Positif dan Negatif

Di lain sisi menurut Nailul, pengenaan pajak kripto juga berpotensi memunculkan efek negatif terhadap geliat perdagangan yang baru mulai tumbuh. 

“Jadi saya lihat perpajakan ini akan cukup mengganggu iklim inovasi aset kripto di Indonesia. Karena sebelumnya aset ini tidak dikenai pajak. Tapi memang mau tidak mau harus dikenakan pajak,” ujar dia.

Sebaliknya, dia menilai penerapan pajak juga diberlakukan untuk instrumen investasi ataupun perdagangan komoditas lainnya. 

“Nanti para pengembang memang akan berpikir seribu kali untuk membangun aset kripto yang berasal dari Indonesia. Meskipun ketentuan perpajakan ini harus ada untuk menciptakan level of playing field yang sama dengan instrumen investasi lain,” jelas Nailul.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira melontarkan pendapat serupa. Meskipun belum terbentuk bursa kripto, jelasnya, dengan adanya aturan perpajakan yang secara khusus mengatur aset kripto, maka telah menempatkan aset digital ini sebagai potensi pemasukan negara bukan lagi dianggap ancaman.

“Apalagi jumlah investor kripto lebih tinggi daripada pasar modal. Indonesia negara nomor 4 dengan jumlah investor aset kripto terbanyak di dunia,” tutur Bhima. 

Adapun Bhima mengungkapkan apakah kelak pungutan pajak terhadap aset kripto bisa berjalan secara transparan.

Ketua Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo), Teguh Kurniawan Harmanda menilai sejauh ini para pelaku perdagangan aset kripto sangat menyambut positif langkah pemerintah menerapkan pajak bagi aset kripto. 

“Pastinya akan berdampak positif, namun geliat investasi kripto masih terlalu rentan jika tidak dikembangkan secara hati-hati melalui kebijakan yang ada,” kata pria yang akrab disapa Manda.

Sebaliknya, Manda menyarankan agar perumusan tarif pajak dan penerapannya bisa melibatkan para pelaku usaha aset kripto.

Dia menuturkan, komoditas kripto merupakan aset digital yang baru dikembangkan di Tanah Air, masih membutuhkan banyak dukungan dan pengembangan agar mampu memberikan kontribusi positif bagi perekonomian. 

Alasan Pemerintah Kenakan Pajak Kripto

Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan resmi menerbitkan peraturan yang mengatur pajak kripto di Indonesia. Peraturan pajak kripto itu mulai berlaku pada Mei 2022. 

Peraturan soal pajak kripto tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.03/2022 tentang PPN dan PPh atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. 

Kepala Sub Direktorat Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan, Jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, Bonarsius Sipayung, mengungkapkan sebelum menentukan pajak untuk aset kripto, DJP sebelumnya melakukan pengujian dulu apakah aset kripto patut dikenakan pungutan pajak atau tidak.

"Tentunya berdasarkan UU PPN barang dan jasa kena pajak, maka kita uji dulu kripto. Karena ada kripto currency, itu alat bayar enggak? Aturan otoritas, kripto bukan alat tukar, jadi kena barang dikenakan," ungkap Bonarsius dalam sesi media briefing DJP, Rabu, 6 April 2022, dikutip dari kanal Bisnis Liputan6.com. 

Seperti diketahui, Kementerian Perdagangan tidak memasukan aset kripto sebagai Surat Berharga. Namun, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) justru mengatur kripto sebagai komoditas.

"Begitu komoditas, kita kaitkan UU PPN. Atas penyerahan barang kena pajak, terutang PPN," kata Bonarsius.

Meskipun begitu, DJP masih memberikan pengecualian soal pengenaan PPh dan PPN atas transaksi aset kripto. Hal itu karena ritme perdagangan kripto berbeda dengan cara aset konvensional.

"Dalam konteks kripto, kita harus perhatikan. Kalau kena mekanisme normal enggak kena pajak, tidak ketahuan siapa yang bertransaksi. Tapi marketnya real. Di Bappebti terdaftar ada 12-13 marketplace yang fasilitasi penjualan komoditi ini," tuturnya.

"Di pasal 32a, Menteri Keuangan dapat tunjuk pihak lain untuk lakukan pungutan pajak. Ini pihak yang menyelenggarakan transaksi dimungkinkan mengenai pajak. Subjeknya marketplace yang akan kenai transaksi," pungkas dia.