Transaksi Kripto di Indonesia Bakal Kena Pajak, Ini Kata Pengamat

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah akan mulai mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) final aset kripto. PPN yang akan dikenakan pada aset kripto 0,1 persen.

Hal tersebut disampaikan Direktur Peraturan Perpajakan I Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama. Hestu menyampaikan tujuan dikenakannya PPN final terhadap aset kripto untuk memberikan kemudahan para wajib pajak.

"Nanti yang pungut (PPN) adalah exchanger namanya. PPN final 0,1 persen," ujar Hestu dalam media briefing, Jumat, 1 April 2022.

PPN yang diberlakukan untuk aset kripto merupakan PPN final dengan besaran tertentu yang lebih kecil. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pemerintah memberikan fasilitas PPN final dengan besaran 1 persen, 2 persen, dan 3 persen.

Menanggapi hal tersebut, Direktur PT TRFX Garuda Berjangka, Ibrahim Assuaibi mengatakan pengenaan pajak kripto sebesar 0,1 persen itu merupakan hal yang wajar. 

“Pajak 0,1 sangat wajar, karena di saham pun juga sama dikenakan pajak. Apalagi kripto ini lagi naik daun. Kripto ada 11,2 juta hampir 12 juta orang yang melakukan investasi di kripto, sehingga langkah yang dilakukan pemerintah cukup bagus,” ujar Ibrahim kepada Liputan6.com, Selasa (5/4/2022). 

Ibrahim juga menjelaskan, kripto yang sedang naik daun ini pemasukannya cukup besar sehingga nanti pajaknya pun akan besar dan bisa membantu anggaran APBN. 

“Pemerintah sekarang lagi menggalakkan soal pajak, melakukan pengenaan pajak baik PPN dan PPH di segala lini. Pemerintah melihat perkembangan aset kripto dari tahun ke tahun naik signifikan, ini yang menjadi target utama bagi DJP,” lanjut dia. 

Dari besaran pajak yang dikenakan yaitu 0,1 persen, Ibrahim mengatakan, nilai itu termasuk kecil jika dilihat dari besarnya dana yang masuk dalam aset kripto di Indonesia yang dirilis oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). 

“Sekarang apalagi di bawah departemen perdagangan pasti setiap bulan merilis tentang jumlah anggota yang transaksi kripto, dananya berapa, asetnya berapa pasti akan dibidik DJP dan ini salah satu pemasukan terbesar bagi negara,” pungkas Ibrahim.

Selain itu, Desmond Wira selaku trader dan pengamat kripto juga memiliki pandangan yang sama mengenai besaran pajak kripto di Indonesia disebut masih rendah dibandingkan negara lain. 

“Di negara lain seperti Amerika pajaknya sampai dengan 20 persen dari profit. Sedangkan di India sampai dengan 30 persen dari profit kripto,” ujar Desmond. 

Adapun, Desmond menganggap pengenaan pajak untuk aset kripto adalah hal biasa. Ia menilai, dalam investasi saham pun ada pajaknya. 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.