Sukses

Menteri Keuangan Rusia Anton Siluanov Sarankan Bank Jual Kripto

Menteri Keuangan Rusia Meminta untuk melegalkan transaksi kripto melalui bank dibandingkan melarangnya.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Rusia Anton Siluanov menegaskan kembali sikap kementerian tentang mengatur daripada melarang kripto dan menyarankan untuk melegalkan perdagangan cryptocurrency melalui bank. 

Informasi tersebut berasal dari surat kabar Rusia Kommersant, mengutip surat yang dikirim Siluanov kepada Perdana Menteri Mikhail Mishustin pada Rabu waktu setempat. 

Berbeda dengan Bank Sentral Rusia, yang menganjurkan larangan kripto, Siluanov justru menyarankan agar bank dapat diberi wewenang untuk menyediakan layanan pertukaran mata uang kripto dan akan aturan lisensi yang diperkenalkan untuk jenis bisnis lain juga.

Nantinya, bagi perusahaan yang tidak berlisensi, menyediakan layanan kripto akan diperlakukan sebagai tindak pidana. 

Meskipun memiliki perbedaan soal kripto, baik Kementerian Keuangan dan Bank Sentral Rusia sepakat bahwa cryptocurrency tidak dapat menjadi alat pembayaran yang sah di Rusia.

“Bank of Russia dan Rosfinmonitoring, agen anti-pencucian uang (AML) Rusia, harus memiliki akses ke informasi tentang transaksi terkait cryptocurrency, dan sistem pelacakan transaksi Blockchain Transparan harus digunakan,” kata Siluanov, seperti dikutip dari CoinDesk, Kamis (10/2/2022). 

Pendekatan seperti itu akan menempatkan cryptocurrency pada pijakan yang sama dengan logam mulia di bank dan alat investasi teregulasi lainnya. Menurut Siluanov, Rusia memiliki kripto senilai sekitar 2 triliun rubel (USD 26 miliar) atau sekitar Rp 373,8 triliun, yang merupakan persentase kecil dari total tabungan populasi.

 

 

 

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Bakal Ada Tambahan Pajak

Selain itu menurut regulator, pertambangan dan platform perdagangan cryptocurrency asing juga perlu dilisensikan, yang akan membawa tambahan pajak sebesar 180 miliar rubel (Rp 33 triliun). 

Beberapa badan pemerintah Rusia sebelumnya menyepakati peta jalan untuk regulasi cryptocurrency, yang harus dibuat pada akhir tahun ini. Langkah itu didorong oleh Bank of Russia, yang menerbitkan laporan analitis pada awal Januari, menyerukan larangan penuh pada perdagangan dan penambangan cryptocurrency di negara itu.

Presiden Rusia, Vladimir Putin meminta pemerintah dan Bank Rusia untuk menemukan titik temu dalam regulasi cryptocurrency, yang menyebutkan bahwa Rusia memiliki keunggulan di pasar pertambangan global.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.