Muhammadiyah Keluarkan Fatwa Haram Aset Kripto, Ini Tanggapan Kemendag

Liputan6.com, Seminyak - Setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) sempat mengeluarkan fatwa haram untuk kripto, kini Majelis Tarjih dan Tajdid Pengurus Pusat Muhammadiyah menilai polemik mata uang kripto ini dapat dilihat dari dua sisi sebagai instrumen investasi dan alat tukar.

"Sebagai alat investasi, mata uang kripto ini memiliki banyak kekurangan, jika ditinjau dari syariat Islam," tulis PP Muhammadiyah dikutip dari keterangan resmi, dari Kanal Tekno Liputan6.com.

Misalnya, sifat spekulatif yang kentara karena mata uang kripto sangat fluktuatif dengan kenaikan atau penurunan nilai yang tidak wajar. Selain sifat spekulatif, mata uang kripto juga dinilai mengandung ketidakjelasan (gharar).

"Bitcoin hanyalah angka-angka tanpa adanya underlying asset--aset yang menjamin bitcoin, seperti emas dan barang berharga lain," tutur PP Muhammadiyah.

Kedua sifat spekulatif dan gharar tersebut diharamkan oleh syariat, dan tidak memenuhi nilai dan tolok ukur Etika Bisnis menurut Muhammadiyah, khususnya dua poin ini, yaitu: "Tidak boleh ada gharar (HR. Muslim) dan tidak boleh ada maisir (QS. Al Maidah: 90)."

Menanggapi hal itu, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menuturkan, fatwa merupakan wewenang MUI dan Muhammadiyah. Pihaknya fokus untuk memastikan kripto itu aman.

"Silahkan mereka yang bisa melihat seperti apa. Kami fokus memastikan aset dan komoditas ini benar-benar dari semua sisi, aspek, semua aman. Ini dari sisi bagaimana kita create komoditas kripto sebagai aset yang bisa dipertanggungjawabkan,” kata dia saat peluncuran T-Hub di Seminyak, Bali, Jumat (21/1/2022).

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.