Mensos Juliari Batubara Tersangka Korupsi Bansos Covid-19, Warganet Tagih Janji Hukum Mati ke KPK

Hingga kini lini masa Twitter diramaikan dengan komentar warganet yang menagih janji Ketua KPK Firli Bahuri yang menghukum mati koruptor bansos Covid-19.

"Ayoo kpk ktanya yg korupsi dana covid d hukum mati, tepatin janji janji mu di depan rakyat indonesia @KPK_RI Bansos Mensos PDIP," kata akun @helmiiazis.

"Sesuai janji KPK siapa yg berani korupsi dana bansos wajib mati!!! Kita lihat bagaimana hasilnya hukum dinegara kita dipertaruhkan?! #HukumMati #Mensos," tulis akun @Bram00859408.

"Jendral mestinya pantang tidak menepati janji," sahut akun @QomaruddinHasan.

"Jokowi janji menggigit keras, sdh kelewatan nih mensos klu sdh terbukti hukum mati sajalah," komentar akun @paido_tk.

"MENAGIH JANJI! Korupsi bansos COVID19 diHUKUM MATI!" kata akun @vitta.dewi.

"Tunaikan hukuman mati!!!" sahut akun @ovalia_sugito.

Saking banyaknya perbincangan mengenai Mensos Juliari Batubara yang menjadi tersangka korupsi bansos Covid-19, kata kunci Mensos pun berada di jajaran trending topic teratas Twitter kawasan Indonesia.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Firli Bahuri menyebut pihaknya sudah mendeteksi tindak pidana korupsi terkait bantuan sosial (bansos) sejak awal pandemi Covid-19 melanda Indonesia.

"KPK sudah mendeteksi adanya korupsi sejak awal pandemi, dan betul hari ini kita bisa mengungkap terjadi tindak pidana korupsi di dalam hal pengadaan barang dan jasa terkait bantuan sosial," ujar Firli di Gedung Penunjang KPK, Minggu (6/12/2020).

Firli menyebut, KPK sudah beberapa kali mengingatkan agar tak bermain-main dengan dana bansos. Bahkan, Firli sempat menyebut jika ada ancaman mati bagi pihak yang berani menyalahgunakan dana bansos.

"Sejak awal KPK, sejak pandemi Covid-19 itu melanda Indonesia, tentu pemerintah sangat concern terhadap penyelamatan jiwa manusia, makanya langkah penyelamatan tersebut digelontorkan oleh pemerintah," kata Firli.

KPK sendiri setidaknya telah telah tiga kali menerbitkan surat edaran mengimbau Pemerintah untuk bersikap transparan dalam penggunaan anggaran terkait Covid-19.

"Melalui 3 surat edaran KPK mengimbau kepada pemerintah, baik pusat maupun daerah agar transparan dengan mempublikasikan kepada masyarakat terkait realokasi dan penggunaan anggaran dalam penanganan Covid-19, penyelenggaraan bantuan sosial (bansos), pengadaan barang dan jasa, hingga pengelolaan hibah dari masyarakat," ujar Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding, Jumat (14/8/2020).