KPU dan Bawaslu Diminta Cegah Penyebaran Hoaks soal Pemilu 2024

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta untuk mencegah penyebaran misinformasi, disinformasi, ataupun hoaks dalam Pemilu 2024 mendatang.

Hal ini disampaikan Manajer Pemantauan Seknas Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Aji Pangestu. Untuk itu, kata dia, KPU perlu mengoptimalkan penggunaan portal publikasi informasi kepemiluan, salah satunya Info Pemilu.

"Penggunaan portal Info Pemilu pada Pemilu 2019 merupakan acuan atau langkah yang harus dilakukan KPU saat ini dalam menyebarkan informasi terkait dengan kepemiluan agar tidak ada penyebaran misinformasi atau informasi yang salah kepada masyarakat, disinformasi, ataupun hoaks," kata Aji Pangestu dilansir dari Antara, Senin (25/4/2022).

Dengan keberadaan portal Info Pemilu, menurut dia, masyarakat dapat menerima berbagai informasi yang tepat dari sumber terpercaya.

Aji menambahkan, salah satu penyebab masifnya penyebaran misinformasi, disinformasi, dan hoaks tentang pemilu, di media sosial adalah kurangnya penyebaran informasi yang tepat dan terpercaya dari KPU.

"Di media sosial, masifnya misinformasi, disinformasi, hoaks, bahkan kampanye hitam karena tidak diimbangi dengan sistem informasi dari KPU RI," ucap dia.

Selain itu, Aji juga meminta Bawaslu juga perlu menggandeng sejumlah pihak guna mencegah hoaks soal pemilu.

Misalnya, bekerja sama dengan pemilik platform media sosial dan organisasi masyarakat sipil yang bersinggungan langsung dengan media sosial.

Melalui kerja sama tersebut, diharapkan, penyebaran informasi-informasi pemilu yang tidak valid di media sosial dapat dihentikan.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.