Kominfo Bantah Hoaks Pemblokiran Media Sosial yang Bahas UU Cipta Kerja

Liputan6.com, Jakarta - Di tengah aksi masa menolak Undang-Undang Cipta Kerja, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) disebut melakukan pemblokiran sejumlah media sosial. Namun, isu itu ditepis oleh Kominfo.

"Hoaks. Tugas AIS Kominfo (Patroli Siber Komifo) adalah untuk menjaga ruang digital agar tetap bersih dan sehat. Demikian amanat UU ITE kepada Kominfo," kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Jumat (9/10//2020), dikutip dari Antara.

Johnny G Plate berharap, masyarakat tidak termakan hoaks dalam situasi ini. Dia berpesan untuk mengkroscek terlebih dahulu informasi yang beredar di media sosial.

"Namun jika ada hoaks maka tidak boleh dibiarkan karena itu pasti melanggar hukum, tentu harus dibersihkan dan itu dilakukan melalui platform digital," kata dia.

Beredar informasi di media sosial bahwa pada Kamis (8/10) malam, Tim Kominfo sudah bersiaga untuk memblokir antara lain WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok.

Pemblokiran yang diisukan terhadap Kominfo tersebut, menurut isu di media sosial, untuk merespons aksi protes terhadap Omnibus Law yang baru saja disahkan.

"Jika juga ditemukan ada tindak pidana maka penegakan hukum perlu dilakukan oleh aparat hukum dalam hal ini Bareskrim Polri. Kominfo berkomunikasi secara rutin dalam kerja sama dengan Bareskrim Polri, BNPT dan Lembaga Negara serta kementrian terkait lainnya," kata dia.

Pembatasan media sosial pernah terjadi di Indonesia pada 2019 lalu, akses ke sejumlah media sosial dan aplikasi pesan singkat terhambat.