Cek Fakta: Tidak Benar Klaim Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Untungkan Nadiem Makarim

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri fakta dengan mengetik "Nadiem Makarim CEO Gojek" di mesin pencarian Google dan menemukan bahwa Nadiem Makarim tidak lagi menjabat posisi lain selain sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Hal ini seperti dalam beberapa artikel, antara lain dari Liputan6.com yang berjudul, "Nadiem Makarim Mundur dari CEO Gojek demi Jokowi" yang pernah dimuat pada 21 Oktober 2019, berikut beberapa saduran isinya:

"Nadiem Makarim mengaku telah mundur dari posisinya di Gojek. Pria yang karib disapa Nadiem ini merupakan founder sekaligus CEO Gojek.

Hal ini dilakukan setelah Nadiem Makarim dipanggil ke Istana Negara untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo.

Dalam wawancara dengan media, Nadiem Makarim mengatakan, dirinya sudah diberitahu posisi yang ditawarkan oleh Presiden Jokowi.

"Sudah dikasih tahu dan saya menerima," tutur Nadiem Makarim, Senin (21/10/2019).

Ditanya mengenai posisinya di Gojek, Nadiem mengaku per hari ini sudah mundur dari Gojek.

"Per hari ini, posisi saya di Gojek sudah mundur dan tidak ada kewenangan sama sekali di Gojek," tutur dia.

Nadiem mengatakan, dirinya mendapatkan kehormatan luar biasa atas tawaran Presiden Jokowi ini.

Namun, saat ditanya posisi menteri apa yang ditawarkan untuknya, Nadiem Makarim tak detail memberi tahu."

Selain itu ada juga artikel dari Kompas.com yang berjudul, "Surat Nadiem Makarim untuk Karyawan GoJek, Saya Pamit," yang tayang pada 23 Oktober 2010. Berikut beberapa saduran isinya:

"Sebagai orang yang merintis GoJek dari nol hingga menjadi startup mentereng di Indonesia sekarang, wajar bila Nadiem Makarim merasa sedih harus meninggalkan perusahaan yang sudah dianggapnya sebagai anak sendiri itu. Namun, dia harus melepaskan semua tanggung jawab dan kepemimpinan di GoJek ketika menerima posisi di Kabinet Indonesia Maju sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Nadiem pun menulis sepucuk surat perpisahan untuk para karyawan di GoJek. Di dalamnya dia mengenang perjalanan decacorn tersebut selama sembilan tahun terakhir.

“Kita melihat rumitnya lalu lintas Jakarta, padahal ada komunitas ojek yang bisa menjadi solusi jika saja ada yang mengorganisir mereka,” tulis Nadiem menceritakan awal inspirasinya.

Dia menerangkan kepemimpinan GoJek kini telah dipercayakan ke tangan dua orang yang dipercaya paling mumpuni untuk tugas itu, yakni Kevin Aluwi dan Andre Soelistyo sebagai co-CEO.

Keduanya disebut Nadiem memainkan peranan kunci dalam membawa GoJek dari sebuah kantor kecil menjadi pemain dunia. Selain itu, menurut Nadiem, Andre dan Kevin telah menjalankan perusahaan selama beberapa tahun terakhir."

Terkait dana Program Organisasi Penggerak (POP) akan diberikan pada yayasan milik korporasi juga sudah diklarifikasi oleh Nadiem Makarim.

Cek Fakta Liputan6.com juga menelusurinya dengan menulis kata kunci "Nadiem Makarim Program Organisasi Penggerak (POP)" di mesin pencarian Google.

Hasilnya ada artikel terkait seperti dari Kontan.co.id yang berjudul, "Nadiem Makarim: Tanoto Foundation dan Putera Sampoerna tidak pakai APBN sepeser pun" yang tayang 28 Juli 2020.

Berikut saduran isinya:

"KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menegaskan Putera Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation menggunakan skema pembiayaan mandiri untuk mendukung Program Organisasi Penggerak (POP).

Dengan demikian, Nadiem Makarim memastikan kedua yayasan korporasi swasta yang selama ini bergerak di bidang pendidikan tersebut tidak memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Berdasarkan masukan berbagai pihak, kami menyarankan Putera Sampoerna Foundation juga dapat menggunakan pembiayaan mandiri tanpa dana APBN dalam Program Organisasi Penggerak dan mereka menyambut baik saran tersebut," kata Nadiem Makarim.

Menurut Nadiem Makarim organisasi yang menanggung biaya sendiri dalam pelaksanaan POP secara mandiri nantinya tidak wajib mematuhi semua persyaratan pelaporan keuangan yang sama, yang diperlukan untuk Bantuan Pemerintah.

Meskipun demikian Nadiem Makarim menegaskan mereka tetap diakui sebagai partisipan Program Organisasi Penggerak.

Kendati tak memakai anggaran negara, Kemendikbud Nadiem Makarim tetap akan meminta laporan pengukuran keberhasilan program dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik.

Instrumen pengukuran yang digunakan antara lain Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter untuk SD dan SMP atau Instrumen capaian pertumbuhan dan perkembangan anak untuk PAUD.

"Sekali lagi, saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan perhatian besar terhadap program ini. Kami yakin penguatan gotong-royong membangun pendidikan ini dapat mempercepat reformasi pendidikan nasional yang diharapkan kita semua," kata Nadiem Makarim dalam pernyataan tertulis.

Selain itu Menteri Pendidikan Nadiem Makarim juga menyatakan meminta maaf kepada ketiga organsisasi massa yang berkecimpung di bidang pendidikan dan kebudayaan nasional yakni Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

Permintaan maaf Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim ini diunggah melalui video berdurasi 2,36 menit di akun resmi Kementerian Pendidikan Selasa 28 Juli 2020.

Pada pembukaan pidatonya, Nadiem Anwar Makarim mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang memberikan saran dan masukan di program Program Organisasi Penggerak atau POP.

Menurut Nadiem Makarim, niat sejak awal di Program Organisasi Penggerak (POP) ini untuk bermitra dengan para penggerak pendidikan agar bisa menemukan inovasi yang bisa dipelajari oleh pemerintah serta diterapkan dalam skala tingkat nasional.

"Itulah makna dari POP agar Kemendikbud bisa belajar dari masyarakat pergerakan pendidikan,Hanya satu misi kami mencari jurus dan pola terbaik untuk mendidik penerus negeri ini," kata Nadiem Makarim.

Nadiem Makarim juga menjelaskan pada minggu lalu dirinya telah memutuskan untuk mentunda sementara Program POP ini dan melakukan evaluasi lanjutan.

Namun polemik serta kebingungan masih terjadi di masyarakat. "Dan itu yang harus saya jawab," kata Mendikbud Nadiem.

Nadiem Makarim menegaskan, Kemdikbud telah menyepakati dengan Tanoto Foundation dan Putra Sampoerna Foundation bahwa tidak akan menggunakan anggaran pemerintah sepeser pun.

"Mereka akan mendanai aktivitas programnya tanpa anggaran dari pemerintah," tegas Mendikbud Nadiem Makarim.

Nadiem Makarim berharap penjelasan ini akan menjawab kecemasan masyarakat mengenai potensi konflik kepentingan dan isu kelayakan hibah.

Selain itu hibah tersebut sekarang bisa dialihkan kepada organisai yang lebih membutuhkan.

Pada kesempatan itu Nadiem Makarim juga menyatakan apresiasi sebesar-besarnya atas masukan dari organisasi NU, Muhammadiyah dan PGRI mengenai Program POP.

Nadiem Makarim menyatakan ketiga organisasi ini sudah ada di bidang pendidikan bahkan jauh sebelum negara ini berdiri.

"Tanpa pergerakan mereka dari Sabang sampai Merauke, maka identitas, budaya, dan misi dunia pendidikan di Indopnesia tidak akan terbentuk," tandasnya.

Karena itulah Nadiem Makarim secara tegas menyatakan permohonan maafnya kepada ketiga organisasi tersebut.

"Dengan rendah hati saya mohon maaf atas segala keprihatian yang timbul, dan berharap agar tokoh dan pimpinan NU, Muhamadiyah dan PGRI bersedia untuk terus memberikan bimbingan dalam program, yang kami sadari betul belum sempurna," kata Nadiem Makarim.

Menurut Menteri Nadiem Makarim, tanpa dukungan dan partisipasi semua pihak, maka mimpi untuk mewujudkan pendidikan berkualias bagi penerus bangsa sulit tercapai.

"Kami Kemdikbud siap mendengar dan siap belajar," kata Nadiem Makarim menutup pidato singkatnya."

Sementara terkait pembelajaran jarak jauh, cek fakta Liputan6.com menelusuri fakta dengan mengetik kata kunci "Nadiem Makarim pembelajaran jarak jauh" di mesin pencarian Google.

Hasilnya ada beberapa artikel terkait seperti dari Kumparan.com yang berjudul, "Curhat Nadiem ke Guru: Saya Tak Ingin Ada Pembelajaran Jarak Jauh, Kita Terpaksa" yang tayang 30 Juli 2020.

Berikut isinya:

"Mendikbud Nadiem Makarim melakukan kunjungan kerja ke Kota Bogor, Kamis (30/7). Nadiem akan mengunjungi sejumlah sekolah yakni SDN Polisi 1 Bogor, SMA Regina Pacis, SMP Al Ghazaly, SMK Ma'arif Ciomas, lalu terkahir SMP Muhammadiyah.

Dalam kunjungan di SDN Polisi 1 Bogor, Nadiem menyempatkan diri mendengar masukan dan keluhan dari para guru selama penerapan metode sekolah jarak jauh akibat pandemi COVID-19.

Nadiem mengakui, sebenarnya sejak awal dirinya tidak menginginkan adanya metode pembelajaran jarak jauh (PJJ). Menurutnya, kebijakan pembelajaran jarak jauh dilakukan karena terpaksa.

"Dalam hati saya, saya tidak ingin PJJ terjadi. Saya ingin semua anak kembali tatap muka. Jadi PJJ itu bukan kebijakan pemerintah, PJJ itu kita terpaksa," kata Nadiem.

Nadiem menjelaskan, PJJ terpaksa diambil agar anak-anak tetap dapat melanjutkan pendidikan. Sebab, jika tidak ada PJJ, maka pembelajaran anak akan terhenti akibat pandemi COVID-19.

"Karena pilihannya adalah ada pembelajaran atau tidak ada pembelajaran sama sekali karena krisis kesehatan. Jadi PJJ itu bukan suatu yang diinginkan," ucap Nadiem.

Maka dari itu, Nadiem menuturkan pembelajaran tatap muka memang sangat direkomendasikan bagi para pelajar. Sebab, dengan begitu guru dapat mengetahui kondisi dari para siswanya.

"Karena tidak ada yang bisa menggantikan interaksi tatap muka. Di situ lah kita bisa merasakan emosionalnya, di situlah kita bisa merasakan energi di sekolah. Sehingga kita tau siswa lagi senang, sedih, dia ngerti, kita lebih sensitif tatap muka gitu," jelas Nadiem.

"Saya sebagai orang tua menyadari ini. Saya membantu mereka lewat zoom tapi tidak sama," tutupnya."

Selain itu ada artikel dari Pikiran Rakyat.com yang pernah menulis artikel berjudul, "Cek Fakta: Benarkah Nadiem Makarim Permanenkan Pembelajaran Jarak Jauh Meski Covid-19 Berakhir" yang tayang 21 Juli 2020. Berikut isinya:

PR DEPOK - Beredar narasi di media sosial yang menyebut bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim akan mempermanenkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) meski pandemi COVID-19 berakhir.

Hal tersebut disebarkan oleh seorang pengguna Twitter pada Minggu, 5 Juli 2020, dirinya menilai bahwa pembelajaran tanpa proses tatap muka akan menjadi bom waktu pada masa depan.

Namun, menurut hasil penelusuran yang dilansir dari kantor berita Antara pada Rabu, 15 Juli 2020, unggahan tersebut termasuk dalam informasi yang salah atau misinformasi.

Baca Juga: Cek Fakta: Beredar Pesan Virus Corona Adalah Konspirasi yang Dilakukan Dokter dan Pemerintah Daerah

Pernyataan Nadiem pada awal Juli 2020 tentang PJJ secara permanen setelah pandemi COVID-19 berakhir, menjadi pernyataan yang terus dibahas oleh warganet di sejumlah platform media sosial.

"PJJ nantinya akan menjadi permanen, tidak hanya pada saat pandemi COVID-19 saja," ujar Nadiem sebagaimana diberitakan sejumlah media pada pekan pertama Juli 2020.

Pengguna Twitter itu menyatakan proses belajar mengajar secara tatap muka memiliki keunggulan karena guru akan lebih mengetahui keadaan psikologis murid dalam pembelajaran.

Namun, benarkah Mendikbud meniadakan pembelajaran secara tatap muka secara permanen setelah pandemi COVID-19 mereda?

Mendikbud Nadiem dalam keterangannya di Jakarta pada Senin, 13 Juli 2020 menegaskan bahwa ia tidak memiliki rencana untuk menjadikan pendidikan jarak jauh secara permanen atau membuat pembelajaran jarak jauh sebagai satu-satunya model belajar mengajar di sekolah.

"Pembelajaran tatap muka adalah model pembelajaran terbaik yang tidak bisa digantikan," kata Nadiem.

"Mendikbud tegaskan tak ada rencana permanenkan PJJ,” katanya menegaskan.Menurut Nadiem Makarim, banyak yang salah paham dengan pernyataannya beberapa waktu lalu terkait PJJ permanen.

Dia menjelaskan semua pemangku kebijakan menghendaki siswa bisa segera kembali ke sekolah dan belajar secara tatap muka jika wabah COVID-19 telah mereda.

Walaupun pembelajaran secara tatap muka akan kembali diberlakukan setelah COVID-19 mereda, pihak sekolah dapat tetap memanfaatkan teknologi dalam proses belajar mengajar layaknya yang dipraktikkan pada masa pandemi COVID-19.

"Interaksi guru dan murid akan menjadi lebih dinamis dengan dukungan teknologi. Bukan PJJ akan diimplementasikan selamanya saat COVID-19 sudah tidak ada lagi," tutur Nadiem.

Dengan begitu, klaim yang menyebut bahwa Mendikbud akan meniadakan pembelajaran secara tatap muka setelah pandemi COVID-19 termasuk dalam informasi yang salah atau misinformasi."

Kesimpulan:

Kabar yang menyebut kebijakan belajar jarak jauh menguntungkan Nadiem Makarim secara pribadi adalah tidak benar.

Liputan6.com merupakan media terverifikasi Jaringan Periksa Fakta Internasional atau International Fact Checking Network (IFCN) bersama puluhan media massa lainnya di seluruh dunia. 

Cek Fakta Liputan6.com juga adalah mitra Facebook untuk memberantas hoaks, fake news, atau disinformasi yang beredar di platform media sosial itu. 

Kami juga bekerjasama dengan 21 media nasional dan lokal dalam cekfakta.com untuk memverifikasi berbagai informasi yang tersebar di masyarakat.

Jika Anda memiliki informasi seputar hoaks yang ingin kami telusuri dan verifikasi, silahkan menyampaikan kepada tim CEK FAKTA Liputan6.com di email cekfakta.liputan6@kly.id.