Cek Fakta: Benarkah UGM Gulirkan Wacana Pemecatan Jokowi Saat Pandemi Covid-19?

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri kabar tentang UGM yang akan menggulirkan wacana pemecatan Jokowi saat pandemi Covid-19.

Penelusuran dilakukan menggunakan situs pencari Google Search dengan memasukkan kata kunci "UGM". Hasilnya terdapat beberapa artikel yang menjelaskan mengenai persoalan tersebut.

Satu di antaranya artikel berjudul "Diskusi CLS UGM Dibatalkan, Panitia Mengaku Sempat Dapat Ancaman" yang dimuat situs kompas.com pada 30 Mei 2020.

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Diskusi yang diinisiasi oleh Constitutional Law Society (CLS) atau Komunitas Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) batal dilaksanakan.

Rencananya, diskusi bertajuk Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan itu akan digelar secara daring pada Jumat (29/05/2020) pukul 14.00 WIB.

"Iya diskusinya kami batalkan," ujar Presiden CLS UGM Aditya Halimawan saat dihubungi, Jumat (29/05/2020).

Aditya menjelaskan, sebelumnya panitia telah berkoordinasi dengan pembicara. Akhirnya, panitia dan pembicara sepakat acara diskusi tidak jadi digelar.

Pertimbangannya, karena situasi dan kondisi dinilai tidak kondusif. Bahkan, menurut Aditya, panitia diskusi sempat mendapat ancaman. Namun ia tidak menjelaskan secara rinci soal ancaman itu.

"Ini kesepakatan dari pembicara dan penyelenggara, karena memang kondisinya semakin tidak kondusif. Ya sebelumnya kami mendapat tindakan semacam peretasan dan ancaman juga," tutur dia.

Seperti diketahui, rencana diskusi CLS UGM sempat menuai polemik terkait dengan tajuk yang diusung. Awalnya diskusi ini bertajuk Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan.

Kemudian diubah menjadi, Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan. Aditya pun membantah anggapan diskusi tersebut merupakan makar. Sebab, diskusi itu bersifat akademis dan tidak terkait dengan kepentingan politik.

"Seperti klarifikasi yang sudah kami sampaikan, bahwa kami bersifat akademis. Tidak berkaitan oleh politik manapun atau agenda politik manapun," kata Aditya.

 Atas kasus diskusi di UGM yang kemudian dibatalkan karena ditengarai ada teror, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan, yang meneror panitia itu bisa dilaporkan kepada aparat. Berdasar komunikasi dengan Rektorat, UGM sendiri tidak pernah melarang atau meminta aparat untuk menindak acara itu. Sebab UGM tidak menangani dan diberitahu acara itu.

"Yang diteror perlu melapor kepada aparat dan aparat wajib mengusut, siapa pelakunya. Untuk webinarnya sendiri menurut saya tidak apa-apa, tidak perlu dilarang. Menurut konstitusi memang Presiden bisa diberhentikan tapi alasan hukumnya limitatif. Ada lima jenis pelanggaran dan satu keadaan tertentu yang bisa menjadi alasan impeachment atau pemakzulan kepada Presiden/Wapres. Tak bisa serta merta berteriak menjatuhkan Presiden hanya karena kebijakan terkait covid 19," kata Mahfud.

Nikmatul Huda calon narsum yang katanya mendapat teror itu adalah professor hukum tata negara yang saat menempuh pendidikan doktor (S3), Mahfud dan Pratikno merupakan pembimbingnya. Menurutnya sosok Nikmatul Huda subversif, Mahfud pun yakin mahasiswa bimbingannya tersebut tidak menggiring ke pemakzulan secara inkonstitusional.

"Dia pasti bicara berdasar konstitusi," tegas Mahfud.

Judul artikel "Panas! UGM Gulirkan Wacana Pemecatan Jokowi di Tengah Pandemi Covid-19" yang dimuat situs threechannel.co tidak sesuai dengan isi berita yang ditampilkan dan berpotensi menimbulkan interpretasi berbeda.

UGM bukan menggulirkan wacana pemecatan Jokowi saat pandemi Covid-19, melainkan menggelar diskusi bertajuk "Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan". Diskusi tersebut diinisiasi oleh Constitutional Law Society (CLS) atau Komunitas Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UGM.

Liputan6.com merupakan media terverifikasi Jaringan Periksa Fakta Internasional atau International Fact Checking Network (IFCN) bersama puluhan media massa lainnya di seluruh dunia. 

Cek Fakta Liputan6.com juga adalah mitra Facebook untuk memberantas hoaks, fake news, atau disinformasi yang beredar di platform media sosial itu. 

Kami juga bekerjasama dengan 21 media nasional dan lokal dalam cekfakta.com untuk memverifikasi berbagai informasi yang tersebar di masyarakat.

Jika Anda memiliki informasi seputar hoaks yang ingin kami telusuri dan verifikasi, silahkan menyampaikan kepada tim CEK FAKTA Liputan6.com di email cekfakta.liputan6@kly.id.