Cek Fakta: Tap MPR No. 6 Tahun 2000 Atur Pemimpin yang Tak Dikehendaki Rakyat Harus Mundur?

Setelah ditelusuri, Tap MPR Nomor 6 Tahun 2000 ternyata bukan berisi soal pemimpin yang tak dikehendaki rakyat harus mundur. 

Tap MPR Nomor 6 Tahun 2000 itu berisi tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Aturan ini bisa dilihat di situs hukumonline.com dengan judul "Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 Tahun 2000".

TAP MPR RI NO. 6 Tahun 2000 adalah tentang PEMISAHAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Ketetapan MPR No.VI/MPR/2000 Tahun 2000 yang ditetapkan pada 18 Agustus 2000 ini berisi pasal-pasal sebagai berikut;

Pasal 1

Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

Pasal 2

(1) Tentara Nasional Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan negara.(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan.(3) Dalam hal terdapat keterkaitan kegiatan pertahanan dan kegiatan keamanan, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia harus bekerja sama dan saling membantu.

Pasal 3

(1) Peran Tentara Nasional Indonesia dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia ditetapkan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.(2) Hal-hal yang menyangkut Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara lengkap dan terperinci diatur lebih lanjut dalam undang-undang secara terpisah.

Pasal 4

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pernyataan Mahfud Md tentang Tap MPR Nomor 6 Tahun 2000, dalam video yang beredar, juga tidak tepat. 

Benarkah Tap MPR No. 6 Tahun 2000 mengatur bahwa pemimpin yang tak dikehendaki rakyat harus mundur?

Tap MPR Nomor 6 Tahun 2000 berisi tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tap MPR tersebut tidak ada kaitannya dengan desakan pengunduran diri presiden.

Narasi yang disampaikan sehingga kabar ini viral tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.

Liputan6.com merupakan media terverifikasi Jaringan Periksa Fakta Internasional atau International Fact Checking Network (IFCN) bersama puluhan media massa lainnya di seluruh dunia. 

Cek Fakta Liputan6.com juga adalah mitra Facebook untuk memberantas hoaks, fake news, atau disinformasi yang beredar di platform media sosial itu. 

Kami juga bekerjasama dengan 21 media nasional dan lokal dalam cekfakta.com untuk memverifikasi berbagai informasi yang tersebar di masyarakat.

Jika Anda memiliki informasi seputar hoaks yang ingin kami telusuri dan verifikasi, silahkan menyampaikan kepada tim CEK FAKTA Liputan6.com di email cekfakta.liputan6@kly.id.