[Cek Fakta] Isu Jokowi Sebut PKI Tidak Berbahaya Adalah Hoaks

Artikel yang diunggah www.oposisi.net adalah tidak benar atau hoaks. Dalam pidatonya, Jokowi tidak menyebutkan sama sekali soal PKI.

Tim Cek Fakta Liputan6.com mencoba menelusuri kebenaran dari pidato Jokowi tersebut. Namun rupanya, apa yang ditulis dalam artikel tersebut tidak benar adanya.

Hal itu dibuktikan dengan artikel yang diunggah oleh Liputan6.com pada 2 Januari 2019. Judul artikel tersebut adalah Hoaks Pemberitaan Jokowi Sebut PKI Tidak Bersalah.

"Sebuah situs berita membuat artikel soal pernyataan yang diklaimnya disampaikan Jokowi dalam Pertemuan Pimpinan Perguruan Tinggi se-Indonesia di Bali, Selasa (26/9/2018) lalu. Beritanya berjudul Jokowi: Sejarah Aslinya, PKI Itu Tidak Bersalah Apalagi Mengancam, Yang Berbahaya Itu Islam Radikal.

"Presiden Joko Widodo menilai bukan komunisme, komunis tidak pernah salah menurut sejarah aslinya justru mereka korban," demikian kutipan berita tanggal 2 Januari 2019 yang disebar.

Benarkah Presiden Jokowi mengatakan hal itu?

Dalam pidato yang didapatkan dari Sekretariat Presiden, Jokowi tidak berbicara soal PKI. Apalagi membela PKI dan mengatakan PKI sebagai korban.

Jokowi membahas ancaman terhadap Pancasila secara umum. Termasuk infiltrasinya lewat media sosial. Berikut pidatonya:

"Sekarang ini telah terjadi infiltrasi ideologi yang ingin menggantikan Pancasila dan memecah belah kita. Keterbukaan tidak bisa kita hindari sehingga media sosial sangat terbuka bebas untuk infiltrasi yang tidak kita sadari," ujar Presiden saat memberikan sambutan dalam acara penutupan Pertemuan Pimpinan Perguruan Tinggi se-Indonesia di Peninsula Island, Nusa Dua, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada Selasa, 26 September 2017.

Menurutnya, infiltrasi tersebut dilakukan dengan cara-cara lembut dan menggunakan pendekatan terkini. Akibatnya, banyak dari kita yang lupa bahwa sebenarnya Indonesia telah memiliki ideologi Pancasila yang mempersatukan.

"Banyak dari kita yang terbuai oleh itu sehingga kita lupa telah memiliki Pancasila. Tadi saya bangga telah dideklarasikan oleh pimpinan perguruan tinggi se-Indonesia yang bertekad untuk mempersatukan kita dalam NKRI, berpegang teguh dalam UUD 1945, dan menjaga Bhinneka Tunggal Ika," ucapnya.

Di hadapan para pimpinan perguruan tinggi se-Indonesia itu, Presiden sekaligus mengingatkan bahwa perguruan tinggi adalah sumber pengetahuan dan pencerahan. Oleh karenanya, akan sangat berbahaya kalau perguruan tinggi dimanfaatkan oleh segelintir pihak sebagai medan infiltrasi ideologi ini.

"Jangan sampai kampus-kampus menjadi lahan penyebaran ideologi anti-Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika," Jokowi menegaskan.

Pupuk Persaudaraan

Lebih lanjut, dirinya mengajak seluruh pihak untuk terus memupuk rasa persaudaraan antarsesama. Sebab, bangsa Indonesia mampu berdiri tegak hingga sekarang ini karena adanya persatuan yang telah ditanamkan sejak dulu.

"Apabila kita semua masih cinta Indonesia, kita harus menghentikan infiltrasi ideologi, radikalisme, dan terorisme di perguruan tinggi seluruh Indonesia agar rasa persatuan dan persaudaraan semakin kuat. Jangan sampai hasil kerja keras untuk anak cucu kita hancur karena terorisme dan radikalisme sehingga bangsa kita jadi bangsa yang mundur," lanjutnya.

Selain itu, untuk merawat kebinekaan dan Pancasila, Presiden juga berpandangan bahwa pembinaan ideologi Pancasila sebagai pandangan hidup Bangsa Indonesia perlu dimasukkan baik ke dalam kurikulum pengajaran maupun kegiatan pendidikan nonformal lainnya.

"Tanamkan bahwa kebinekaan adalah sumber kekuatan bangsa Indonesia dan betapa kita ini sangat beragam. Negara ini kokoh menjadi satu dengan dasar Pancasila. Dengan bekerja bersama, marilah kita rawat NKRI. Perkuat Pancasila, tolak radikalisme dan terorisme," ujarnya."

Saksikan video pidato Jokowi: 

Unggahan artikel www.oposisi.net tidak sesuai dengan kenyataan atau ditambah-tambahi narasinya. Jokowi sama sekali tak menyebut PKI dalam pidatonya pada Pertemuan Pimpinan Perguruan Tinggi se-Indonesia di Bali.

Selain itu, pidato tersebut disampaikan Presiden Jokowi pada 2017, bukan pada 2018. 

Liputan6.com merupakan media terverifikasi Jaringan Periksa Fakta Internasional atau International Fact Checking Network (IFCN) bersama 49 media massa lainnya di seluruh dunia.

Kami juga bekerjasama dengan 21 media nasional dan lokal dalam cekfakta.com untuk memverifikasi berbagai informasi hoax yang tersebar di masyarakat.

Jika anda memiliki informasi seputar hoax yang ingin kami telusuri dan verifikasi, silahkan menyampaikan kepada tim CEK FAKTA Liputan6.com di email cekfakta.liputan6@kly.id.