HEADLINE: Kedatangan Presiden FIFA ke Indonesia, Upaya Selamatkan Sepak Bola Nasional?

Tragedi Kanjuruhan bermula dari keributan usai laga Arema FC kalah 2-3 dari Persebaya Surabaya, di Stadion Kanjuruhan, Malang pada lanjutan Liga 1, Sabtu 1 Oktober 2022. Bonek atau pendukung Persebaya tidak hadir dalam duel ini. Namun bentrok tidak terhindarkan saat pendukung Aremania menginvasi lapangan untuk meluapkan kekecewaannya terhadap tim Singo Edan. 

Aksi ini dibalas tembakan gas air mata dari petugas. Akibatnya, sebanyak 130 orang dinyatakan meninggal dunia, termasuk 39 anak-anak. Korban termuda tercatat berumur 3 tahun. 

Di Indonesia, Tragedi Kanjuruhan tercatat sebagai kericuhan sepak bola paling mematikan sepanjang sejarah. Sementara di dunia, Tragedi Kanjuruhan berada di urutan kedua korban terbanyak setelah tragedi Estadion Nacional di Lima, Peru, tahun 1964. Kejadian ini menelan 328 korban jiwa. 

Berbagai tim turun tangan untuk mengurus peristiwa ini. Mulai dari Komnas HAM hingga pemerintah lewat pembentukan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) yang dipimpin Menko Polhukam, Mahfud Md. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) juga sudah menetapkan 6 tersangka, termasuk Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (LIB) Akhmad Hadian Lukita. Pria kelahiran Bandung itu dianggap lalai karena tidak melakukan verifikasi terhadap Stadion Kanjuruhan pada tahun 2022.  

Selain itu, polisi juga menetapkan Ketua Panpel Arema, Abadul Haris sebagai tersangka bersama Security Officer, Suko Sutrisno. Sebelumnya, Komdis PSSI juga sudah lebih dulu menjatuhkan hukuman berupa larangan beraktivitas di sepak bola Indonesia selama seumur hidup bagi keduanya.

PSSI juga menjatuhkan hukuman kepada Arema selaku penyelenggara berupa larangan menggelar partai kandang di Stadion Kanjuruhan hingga akhir musim 2022/2023, plus denda Rp 250 juta.  

Tersangka selanjutnya adalah Kabag Ops Polres Malang Wahyu S. Dia mengetahui adanya aturan FIFA soal larangan penggunaan gas air mata, tapi tidak mencegah atau melarang pemakaian saat kejadian. 

Selanjutnya Danyon Brimob Polda Jatim berinisial H dan Kasat Samapta Polres Malang Bambang Sidik Achmadi yang disebut memerintahkan anggota untuk menembakkan gas air mata.

FIFA memang dengan tegas melarang penggunaan gas air mata dalam sebuah pertandingan. Aturan ini tertuang pada pasal 19 tentang Stadium Safety and Security Regulations. Pada poin b memang disebutkan tidak boleh membawa atau menggunakan senjata api dan gas air mata.

Hanya saja, berkaca dari kejadian-kejadian sebelumnya, FIFA sejatinya belum pernah menjatuhkan sanksi terkait kericuhan suporter pada sebuah laga. Dari 10 tragedi terkelam dalam sepak bola, tidak satu pun negara atau federasi yang mendapat sanksi dari otoritas sepak bola dunia itu.

Bahkan pada tragedi terburuk Estadion Nacional 1964 sekalipun yang menelan 328 korban jiwa. Dalam kasus ini, dua orang dinyatakan bersalah. Mereka adalah Jorge Azambuja, komandan polisi yang memerintahkan penembakan gas air mata dan Benjamin Castaneda, hakim yang menangani kasus. Azambuja dihukum 30 bulan penjara, sedangakan Castaneda didenda karena terlambat menyerahkan laporan.

FIFA juga bergeming menghadapi kerusuhan Port Said Stadium, Mesir, pada 2012 lalu. Saat itu, dua kelompok suporter Al-Masry dan Al-Ahly bentrok hingga menyebabkan 79 orang meninggal dunia. Sebanyak 21 orang dihukum mati akibat insiden ini. Sementara 52 lainnya dipenjara.

Sikap FIFA sedikit berbeda pada tragedi Heysel. Insiden berdarah yang mewarnai jalannya laga Liga Champions antara Juventus dan Liverpool itu memang sempat membuat FIFA menjatuhkan sanksi.

Namun bukan kepada federasi atau negara Inggris. Saat itu, FIFA hanya memperluas hukuman yang dijatuhkan UEFA selaku penyelenggara Liga Champions dengan melarang tim-tim Inggris tampil di dunia. FIFA juga meralat keputusan itu dan mengizinkan tim Inggris tampil di luar khusus untuk laga persahabatan. Larangan tampil di luar negeri pun dipangkas menjadi 5 tahun untuk tim Inggris, dan khusus Liverpool 6 tahun. Sementara timnas Inggris masih diizinkan tampil di luar negeri setelah tragedi Heysel.

Terkait tragedi kanjuruhan, Gianni Infantino dalam suratnya kepada Presiden Joko Widodo, menyebut persitiwa ini sebagai kasus berat yang dapat menimbulkan sanksi penangguhan dari FIFA. Hanya saja, FIFA masih mendukung upaya Indonesia untuk mencegah kejadian serupa terulang di masa depan.

FIFA lalu memberikan lima langkah, yang perlu dibenahi untuk menghindari tragedi Kanjuruhan berulang lagi, yakni  standar keamanan stadion, protokol dan prosedur pengamanan polisi, sosialisasi, penjadwalan, hingga pendampingan dan benchmarking. Langkah-langkah perbaikan selanjutnya bakal dilakukan oleh pemerintah Indonesia berkolaborasi dengan AFC, FIFA, dan federasi atau PSSI.  

Presiden Joko Widodo menyambut baik respons FIFA. Jokowi bersyukur Indonesia tidak mendapatkan sanksi dari FIFA. "Berdasarkan surat tersebut, alhamdulillah sepak bola Indonesia tidak dikenakan sanksi oleh FIFA," ujar Jokowi menanggapi surat FIFA tersebut. 

Pemerintah Indonesia dan FIFA selanjutnya akan membentuk tim transformasi sepak bola. Rencananya, Gianni Infantino bakal turun langsung pada 18 Oktober mendatang. Menurut Jokowi, FIFA untuk sementara akan berkantor di Indonesia selama proses tersebut berjalan. 

"Saya tidak tahu berapa lama (FIFA berkantor di Indonesia). Selama transformasi sudah berjalan, baru mereka pergi, bisa tiga bulan, enam bulan, atau selamanya," kata Erick pada kesempatan terpisah.

Ketua Umum kelompok suporter Persib Bandung (Viking) Heru Joko mengapresiasi usaha pemerintah lewat Erick Thohir. Heru berharap, kesempatan ini harus bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memperbaiki sepak bola ke depan. "Terima kasih kepada pemerintah lewat Pak Erick Thohir yang telah melobi FIFA sehingga sepak bola Indonesia bisa selamat dari ancaman sanksi FIFA," katanya.

Heru menambahkan, lobi Erick Thohir tidak hanya menyelamatkan Indonesia dari sanksi, melainkan memperbaiki secara fundamental persepakbolaan nasional. Sebab FIFA akan ikut langsung dalam edukasi dan perbaikan sistem terkait penyelenggaraan pertandingan.

"Apa yang dilakukan Erick itu keren. Kita harus ikuti petunjuk dari FIFA itu," ujar Heru.

CEO Bali United, Yabes Tanuri juga menyambut baik langkah pemerintah mengundang FIFA. "Kami sangat menghargai perhatian dari Pemerintah dan juga FIFA kepada sepakbola Indonesia," katanya.

"Kami tinggal menunggu arahan saja dari PSSI, Pemerintah, dan FIFA," sambungnya.

Tragedi Kanjuruhan tidak hanya menyisakan duka yang mendalam bagi Tanah Air. Insiden tersebut juga sekaligus memunculkan lagi 'borok' yang selama ini masih menggerogoti sepak bola Indonesia.

Salah satu yang paling disorot belakangan ini tentu saja pola pengamanan dan kelayakan stadion dalam menggelar pertandingan. Meski jelas-jelas dilarang FIFA, penggunaan gas air mata sebenarnya bukan hanya menimpa suporter di Stadion Kanjuruhan saja, tapi sudah berulang kali terjadi. 

Salah satunya pada pertandingan Liga Primer Indonesia (LPI) yang mempertemukan Persebaya dan Persija di Stadion Gelora Bung Tomo, 3 Juni 2012. Saat itu sebagian pendukung Persebaya atau akrab disapa Bonek juga sempat turun ke lapangan untuk mengambil spanduk setelah pertandingan.

Namun aksi itu mendapat perlawanan dari pihak keamanan yang berusaha menghalau mereka. Suasana kian kacau saat para penonton lain mulai melempari polisi dengan berbagai benda.

Melihat situasi ini, pihak keamanan kemudian melepaskan tembakan gas air mata hingga membuat panik penonton. Situasi yang kacau karena ribuan penonton berebut keluar dari stadion. Satu orang dikabarkan tewas setelah kekurangan oksigen dan terinjak saat berdesakan di pintu ke luar stadion. 

Penembakan gas air mata juga sudah pernah membuat duel Mitra Surabaya vs Bandung Raya di semifinal Liga Kansas 1996/1997. Saat itu, bukan hanya penonton yang kocar-kacir, pemain dari kedua tim juga terkenda imbasnya. Beberapa pemain bahkan harus mendapatkan pertolongan medis karena sesak. Laga terpaksa dihentikan sementara sebelum akhirnya dimenangkan Bandung Raya 1-0. 

Di luar pengamanan, aspek kelayakan arena pertandingan juga kerap diabaikan. Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan, mengakui banyak stadion yang digunakan di Indonesia belum memenuhi standar FIFA. Menurut Iwan Bule, berbeda dengan stadion klub luar negeri yang dikelola secara khusus, stadion sepak bola Tanah Air sebagian besar merupakan milik pemerintah daerah. Alhasil, upaya pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan pun masih terbatas.

Mantan COO PT Liga Indonesia, Tigorshalom Boboy kepada Liputan6.com menyatakan, Tragedi Kanjuruhan sebenarnya bukan persoalan PSSI saja. Menurutnya, negara selama ini juga seharusnya ikut peran. Bukan dengan ikut campur tangan, tapi lewat aturan atau perundang-undangan. 

"Kalau perlu buat undang-undang khusus sepak bola," katanya.

"PSSI juga harus berpikir ke arah sini. Daripada debat cari siapa yang salah, PSSI juga harus kasih tahu dong konsep yang benar sehingga pemerintah juga melihat keseriusan mereka," beber Tigor.    

Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo, pada kesempatan terpisah mengaku sudah bergerak ke arah ini. Menurutnya, usai Tragedi Kanjuruhan, Polri mulai menyusun regulasi keamanan pertandingan. 

"Untuk regulasi sudah dipersiapkan bersama kementerian terkait, Polri , PSSI dan lain-lain, regulasi tentang keselamatan dan keamanan dan SOP dalam pengamanan pertandingan sepak bola," kata Dedi saat dihubungi, Sabtu 8 Oktober 2022.

Dedi mengatakan, pengerjaan nantinya bisa menyasar untuk merevisi regulasi yang sudah ada maupun membuat aturan baru sesuai standar FIFA apabila diperlukan.

"Yang sudah ada direvisi terkait regulasi keselamatan dan keamanan edisi 2021 dan juga membuat yang baru. Sudah on proses dengan leading sektor Menpora ya," ujar Dedi.

Sebelumnya, Polri bakal menyusun ulang Standar Operasional Prosedur (SOP) pengamanan laga sepak bola di Tanah Air. SOP yang baru akan berstandar FIFA dan PSSI.

Mochamad Iriawan selaku ketua umum PSSI sangat mengapresiasi langkah yang sudah diambil Presiden Jokowi. Iriawan seperti dilansir dari situs resmi PSSI, mengatakan, pihaknya siap bekerja sama dengan FIFA dan Pemerintah untuk membuat rencana aksi demi perbaikan sepakbola Indonesia.

Rencana ini segera diaktualisasikan setelah PSSI, FIFA, dan Pemerintah bertemu.

"Tentu setelah bertemu dengan FIFA dan Pemerintah, PSSI akan langsung bekerja. Arahan Presiden soal stadion yang tidak layak untuk menggelar kompetisi juga menjadi atensi kami,’" imbuh Iriawan.

Tidak hanya itu, PSSI selanjutnya akan membentuk tim yang akan bekerja sama dengan FIFA dan Pemerintah sebagai akselerasi tindak lanjut dari insiden di Stadion Kanjuruhan. 

Sebenarnya bukan kali ini saja FIFA turun tangan menyelesaikan permasalahan yang melilit sepak bola Indonesia. Pada tahun 2011 lalu, otorias tertinggi sepak bola dunia itu harus membentuk komite normalisasi untuk mengambil alih kepengurusan PSSI di bawah kepemimpinan Nurdin Halid. 

Langkah ini diambil menyusul kemunculan Liga Primer Indonesia (LPI) dan kegagalan Kongres PSSI di Pekanbaru, Riau. FIFA saat itu akhirnya melarang empat calon ketua,  Nurdin Halid, Nirwan Bakrie, Arifin Panigoro, dan George Toisutta untuk maju pada proses pemilihan berikutnya. 

Komite normalisasi kemudian dipimpin oleh Agum Gumelar yang bertujuan untuk menggelar Kongres PSSI. Namun Kongres yang sejatinya berlangsung di Jakarta, pada 20 Mei 2011 juga gagal. Tampuk pimpinan PSSI baru berlaih ke Djohar Arifin Husin lewat KLB PSSI di Solo, 9 Juli 2011. 

Empat tahun berselang, kisruh kembali melanda sepak bola Indonesia. Kali ini, dipicu konflik antara ketua umum terpilih, La Nyalla Mattalitti dengan Menteri Pemuda Olahraga, Imam Nahwari. Pada 17 April 2015, Menpora Imam Nahrawi membekukan PSSI dan tidak mengakui hasil KLB Surabaya. 

FIFA kemudian membekukan keanggotaan Indonesia. Akibatnya, seluruh klub dan timnas Indonesia dilarang tampil pada kejuaraan di bawah FIFA kecuali SEA Games di Singapura. Sanksi baru dicabut setahun kemudian lewat kongres FIFA ke-66 di Meksiko, 13 Mei 2016. Saat kisruh terjadi, Erick Thohir juga mendapat tugas dari Pemerintah untuk membantu komunikasi dengan FIFA. 

Mantan Sekjen PSSI, Azwan Karim, mengatakan kehadiran FIFA kali ini harus dimanfaatkan betul oleh seluruh pemangku kepentingan di Indonesia. "Ini bukan kunjungan seremonial. Dari suratnya jelas, FIFA memberikan lima poin yang harus dilakukan oleh sepak bola Indonesia," kata Azwan.

"Ini adalah kesempatan yang boleh dibilang jarang terjadi di mana FIFA dan AFC ikut turun langsung, bahkan yang datang juga Presiden FIFA. Jadi memang jangan sampai disia-siakan," pungkas Azwan.