Sukses

Honor Panpel Asian Games 2018 Belum Cair, Ini Tanggapan Komisi X DPR

Permasalahan honorarium dan intensif bonus panpel Asian Games ini cukup berlarut-larut.

Liputan6.com, Jakarta- Tertundanya honorarium serta intensif bonus Panitia Pelaksana Asian Games 2018 (Inasgoc) periode kerja Januari-Agustus 2016 menarik perhatian Komisi X DPR RI. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) digelar pada Kamis (9/7/2020).

RDPU antara Komisi X DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf dengan Ikatan Keluarga Panitia Pelaksana (IKAPAN) Asian Games 2018 yang juga digelar secara virtual itu bertujuan untuk memperjuangkan pencairan honor dan insentif bonus yang berlarut-larut tidak kunjung selesai.

"Saya miris mendengar hal tersebut. Kami mendesak Kemenpora, Dirjen Anggaran, BPKP, dan Kejaksaan Agung untuk menyelesaikan secepatnya masalah honorarium dan bonus panitia pelaksana Asian Games 2018,” ujar Dede Yusuf di Ruang Rapat Komisi X, DPR RI.

Permasalahan honorarium dan intensif bonus panpel Asian Games 2018 ini cukup berlarut-larut. Setelah menunggu setahun lebih, bukan pencairan honorarium yang terjadi. Namun, muncul hasil review dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada 28 November 2019 yang mempermasalahkan dua hal.

Pertama, tidak adanya dasar kebijakan pembayaran honorarium yang ditetapkan Ketua Panitia Pelaksana Inasgoc. Kedua, tidak diterimanya keluaran (output) dari setiap uraian tugas/jabatan yang menjadi bukti kinerja masing-masing Panpel.

Saksikan video pilihan berikut ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Tidak Sesuai

Atas dasar review itu, BPKP melalui Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memutuskan untuk mempertimbangkan pembayaran honor hanya sebesar Rp 9 miliar atau selisih Rp 6,4 miliar dari total kekurangan yang diajukan Panpel Inasgoc.Sesuai peraturan di BPKP, review itu terbatas pada kesimpulan berdasarkan dokumen yang diterima.

"Hingga kini belum juga direalisir oleh Kemenpora. Belum ada satupun personel yang menerima honorarium tahun 2016 tersebut. Review BPKP itu juga tidak sesuai karena tidak seluruh Panitia mendapatkan haknya atas gaji Panitia INASGOC 2016. Oleh sebab itu, kami terus memperjuangkan," kata Johanna Ambar, selaku juru bicara IKAPAN Asian Games 2018.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.