Pekerja Informal Khawatir Tak Terurus saat BPJS Kesehatan Jalan

Paguyuban pekerja sektor informal yang tergabung dalam wadah Paguyuban Marko (Marsudi Agawe Rumaketing konco), Paguyuban Pastajom (paguyuban supir taksi jombor) dan paguyuban Tridarma Malioboro, mempertanyakan konsep Jaminan Kesehatan bagi pekerja sektor informal.

Menurut Ketua Paguyuban Marko, Prayitno, pemerintah harus adil dalam menerapkan konsep jaminan kesehatan yang rencananya dilakukan mulai 2014, khususnya dalam penerapan pelayanan kesehatan.

"Selama ini jaminan kesehatan kami sudah menginduk kepada Jamsostek, dan kami sudah merasakan manfaat yang didapatkan dari premi yang kami bayar ke Jamsostek," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Selasa (10/1/2013).

Dia mengaku selama 4 tahun ikut Jamsostek mendapatkan manfaat yang sesuai dengan apa yang dijanjikan badan usaha milik negara (BUMN) ini.

Pelayanan kesehatan yang dimaksud terkait penyakit-penyakit seperti jantung, hemodialisa maupun penyakit-penyakit yang dirasa cukup membebani biaya.

Selanjutnya dia mempertanyakan BPJS Kesehatan yang mulai berlaku pada 1 Januari 2014. "Sesuai dengan keputusan pemerintah, jaminan Kesehatan pekerja sektor informal akan dialihkan ke BPJS Kesehatan, kami khawatir pelayanan dan manfaat yang kami terima selama ikut Jaminan Kesehatan di Jamsostek malah berkurang, ungkap Prayitno.  

Hal Senada dikeluhkan Paguyuban Tridarma Rudiarto. Menurut dia, pekerja sektor informal sangat berbeda dengan pekerja sektor formal, sehingga seyogyanya pemerintah mempertimbangkan bentuk biaya premi yang akan di bayarkan.

Itu karena sektor formal preminya dibayar perusahaan, sementara informal harus membayar sendiri. "Perlu diketahui tidak semua pekerja sektor Informal itu adalah orang mampu," tegas dia. (Nur)