Pertamina: Tugas Ketahanan Energi Jadi Tanggung Jawab Siapa?

Oleh Pebrianto Eko Wicaksono pada 11 Jul 2013, 18:32 WIB
Diperbarui 11 Jul 2013, 18:32 WIB
pertamina-tanggung-jawab130711c.jpg
Perbesar
PT Pertamina mengaku bingung dengan pihak yang dianggap paling bertanggungjawab dalam menjaga ketahanan energi di tanah air. Pasalnya, perusahaan selama ini sering kali dianggap pihak yang harus memikul tanggung jawab menjaga ketahanan energi.

Namun dipihak lain, perusahaan Migas milik pemerintah itu justru meninai tugas ketahanan energi sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah.

Direktur Perencanaan dan Investasi Manajemen Resiko Pertamina, Afdal Bahauudin, mengatakan, Pertamina selama ini senantiasa mendapatkan perlakuan agnda (doubel standar) dari berbagai kalangan. Perlakuan ini diterimanya dalam tugasnya sebagai Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) disektor energi.

"Saya nggak mengerti, ketahanan energi khususnya BBM di Pertamina atau di pemerintah?" tanya Afdal, saat menghadiri acara dialog energi tahun 2013, di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (11/7/2013).

Afdal mengaku Pertamina selama ini memikul tugas berat dalam menjaga ketahanan energi salah satunya dalam kapasitasnya sebagai pihak yang membeli minyak untuk BBM atau membeli BBM. Dengan kebijakannya ini pula, Pertamina mengaku masih memiliki uang yang tertahan hingga mencapai Rp 15 triliun untuk menalangi pembelian BBM tersebut.

"Dari tahun ke tahun, kami menganalisa terus karena uang kami tertahan disana Rp 15 triliun, intinya adalah dobel standar, saya harus tender, ini tugas siapa? disatu sisi dituntutut toping, disisi lain dituntut ESDM untuk mengembangkan energi baru terbarukan," ungkapnya.

Selain itu, Pertamina juga mengakui pembangunan kilang yang diharapkan bisa memperkuat ketahanan energi nasional, belum kunjung terealisasi. "Masalah kilang nggak tuntas, yang janji menteri yang melaksanakan korporasi.  Kita nggak usah bicara Natuna, Mahakam, kilang saat ini, memang itu susahnya," keluh Afdal. (Pew/Shd)