Sukses

Sri Mulyani: Menteri PUPR adalah Bapak Pembangunan Indonesia

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyaksikan serah terima barang milik negara (BMN) Kementerian PUPR tahun 2022

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan negara yang memiliki peradaban yang semakin tinggi dan punya tata kelola yang bisa diandalkan, dapat dilihat dari bagaimana treatment-nya terhadap barang milik negara atau asetnya.

Hal itu disampaikan Menkeu dalam acara serah terima barang milik negara (BMN) Kementerian PUPR tahun 2022 tahap 2, di kantor Kementerian PUPR, Rabu (7/12/2022).

“Negara yang peradabannya tinggi dan punya tata kelola yang baik, pasti setiap aset yang dibangun selain disampaikan kepada publik akan dipelihara dan dimanfaatkan untuk publik,” kata Menkeu.

Artinya, membangun tidak hanya sekedar membangun. Sebuah bangsa dan negara yang memperlakukan aset-aset dengan baik, itu menggambarkan tingkat peradaban mereka tinggi.

“Jadi kalau teman-teman PUPR ini terus membangun kesadaran barang-barang milik negara, harus dijaga bersama, harus dimanfaatkan secara maksimal. Sebetulnya Kementerian PUPR tidak hanya membangun infrastruktur fisik tapi yang paling penting adalah membangun peradaban,” ungkap Menkeu.

Lebih lanjut, Menkeu juga menyebut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono sebagai bapak Pembangunan Indonesia.

Apalagi dilihat dari tagline Kementerian PUPR  yaitu sigap membangun negeri, ini adalah salah satu hasil karya nyata yang sebagian besar berasal dari Kementerian PUPR.

"Saya ingin berterima kasih kepada kepemimpinan Pak Bas dan seluruh jajaran PUPR. Saya memberikan kita sering menyampaikan Pak Bas adalah bapak Pembangunan, the truly bapak Pembangunan Indonesia,"  ucap Menkeu.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Tugas Lebih Ringan

Menurutnya, berkat peran Menteri PUPR, Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan tugasnya menjadi sedikit lebih ringan. Karena dari hasil APBN terlihat bukti nyatanya.

"Sehingga kalau saya jadi Menteri Keuangan, tugas saya menjadi sedikit lebih ringan sedikit ya Pak. Karena waktu menjelaskan APBN kemudian cuman melihat angka orang biasanya nggak connect, tapi begitu dia melihat hasilnya adalah jalan raya yang ada nyata, bendungan dan teman-teman kalau di kampus tadi adalah kampus yang terbangun entah itu untuk ruang kelas laboratorium atau tadi akses jalan orang baru merasa APBN itu hidup," jelas Menkeu.

Maka dari itu, pihaknya di Kementerian Keuangan akan terus-menerus bekerja sama dengan seluruh Kementerian lembaga terutama dengan Kementerian PUPR yang memang memiliki tugas membangun negeri dengan cara membangun berbagai fasilitas umum dan infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat maupun perekonomian pemerintah.

3 dari 3 halaman

Terima Aset Negara dari Menteri Basuki, Sri Mulyani: Bentuk Akuntabilitas Publik

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyaksikan serah terima barang milik negara (BMN) Kementerian PUPR tahun 2022 tahap 2, di kantor Kementerian PUPR, Rabu (7/12/2022).

"Menyaksikan bersama acara serah terima barang milik negara atau BMN pada pagi hari ini. Ini adalah acara serah terima BMN yang kedua kali saya hadir di ruangan ini. Biasanya Pak Bas (Menteri PUPR) secara spesifik khusus mengingatkan saya supaya hadir," kata Sri Mulyani.

Menkeu mengatakan serah terima BMN ini merupakan salah satu bentuk akuntabilitas publik yang sangat penting bagi masyarakat kita. Karena aset-aset Negara atau sering disebutnya barang milik negara itu dibangun menggunakan APBN.

"Karena memang dia dibangun dari seluruh dana yang diperoleh dari pajak bea dan cukai, penerimaan negara bukan pajak bahkan sebagian adalah dalam bentuk surat berharga negara atau surat utang negara," ujarnya.

Oleh karena itu, kata Menkeu, kita harus selalu bisa menyampaikan ke publik hasil dari berbagai penerimaan negara dandari berbagai sumber, sehingga masyarakat memahami bagaimana pengelolaan uang negara itu dilakukan dan melihat hasil nyatanya.

Adapun Pemerintah saat ini dari berbagai proses pembangunan yang sudah  dilakukan, nilai dari barang milik negara dan aset negara hingga tahun 2021 ini mencapai Rp 11.454 triliun.

"Ini tentu sangat tergantung kepada valuasi dan kualitas dari aset, juga penting tidak hanya dari sisi nilainya namun nilai ini adalah hasil dari berbagai proses pembangunan," ujarnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.