Pemda Tak Mau Hapus Pajak Kendaraan Listrik, Investor Bakal Kabur ke Thailand

Pemerintah terus mendorong perkembangan ekosistem kendaraan listrik. berbagai kebijakan relaksasi pun terus diberikan oleh pemerintah pusat. Namun masih ada beberapa kebijakan yang mengganjal salah satunya dari daerah. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, salah satu kebijakan yang mengganjal tersebut adalah pajak daerah. Oleh karena itu, Airlangga meminta seluruh gubernur untuk meniadakan pungutan pajak kendaraan listrik. 

"Saya ingin mengimbau kepada gubernur kita kan ada salah satu program yaitu elektrifikasi kendaraan bermotor. Jadi, kalau boleh di Bali, Jakarta (pajak) di nol kan sehingga apple to apple dengan Thailand," kata Airlangga dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah di Jakarta, Selasa (6/12).

Airlangga mengatakan, secara umum pemberian insentif antara pemerintah Indonesia dan Thailand sudah setara dalam pengembangan industri kendaraan listrik. Akan tetapi, pemerintah daerah di Indonesia masih mengenakan pungutan pajak mencapai 12,5 persen.

"Jadi, semua insentif sama. Tapi, dengan ditambahkannya pajak kendaraan bermotor daerah sebesar 12,5 persen kita tidak kompetitif dibandingkan Thailand," ujarnya.

Untuk itu, Airlangga meminta kolaborasi pemerintah daerah untuk membantu percepatan pengembangan industri kendaraan listrik nasional. Mengingat, Indonesia mempunyai potensi besar sebagai pemain utama industri otomotif dunia.

"Kalau enggak susah, elektrifikasi otomotif lari (ke) Thailand," pungkasnya.