Luhut: Tak Ada Negara yang Bisa Mendikte Indonesia

Bukan jumawa belaka, Menteri Luhut menjelaskan keberhasilan Indonesia dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang positif secara beruntun selama 30 bulan terakhir. Ini makin membuktikan tata kelola ekonomi nasional yang dilakukan secara mandiri dan berorientasi kepada kepentingan nasional memang kokoh.

Tak hanya pemerintah, masyarakat tanah air sejatinya juga enggan kedaulatan ekonomi nasional diusik negara-negara lain. Hal ini misalnya tercermin dari hasil ‘Survei Nasional: Persepsi Masyarakat terhadap Pancasila’ yang disusun oleh Pusat Kajian (Puska) Hukum dan Pancasila Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH-UI).

Hasil survei menunjukkan bahwa 90 persen masyarakat Indonesia menolak adanya intervensi asing terhadap kebijakan-kebijakan nasional. Mereka menilai Indonesia harus berdaulat dan mengutamakan kepentingan rakyat.

“Survei ini dilakukan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap Pancasila yang dilakukan melalui jajak pendapat secara daring terhadap 1.000 responden," papar Kris Wijoyo Soepandji, salah satu peneliti Puska Hukum dan Pancasila serta Dosen Tetap FH-UI.

"Dari survei ditemukan bahwa 62 persen responden menganggap bahwa pemerintah masih berpegang dari Pancasila sebagai dasar pembuatan kebijakan, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya alam, meskipun hampir 40% sisanya mulai goyah. Namun, 90 persen responden menolak adanya intervensi terhadap kebijakan pemerintah di Indonesia,” lanjut dia.

Kris pun setuju bahwa Pancasila Indonesia punya posisi tawar yang besar dalam ekonomi global. Ini terbukti dari 98% responden survei yang menganggap Pancasila masih sangat relevan sebagai pedoman dalam menjalin hubungan dengan negara lain.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan ada investasi senilai USD 30,9 miliar di sektor hilirisasi yang siap dieksekusi. Bila ini terwujud disebut bisa memberikan manfaat bagi ekonomi Indonesia.

Menurut Menko Luhut, investasi tersebut sedang tahap konstruksi dan atau menunggu persetujuan investasi sehingga potensi tersebut harus bisa dieksekusi dengan memberikan kemudahan perizinan dan fasilitas investasi.

"Di pipeline kita tahun depan sudah ada hampir 31 miliar dolar AS yang harus bisa kita eksekusi," katanya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2022 di Jakarta melansir Antara, Rabu (30/11/2022).

Luhut menjelaskan, di tengah kondisi ekonomi global 2023 yang akan jauh lebih sulit, salah satu opsi untuk mendorong pertumbuhan adalah dengan menarik investasi asing (FDI) sebanyak-banyaknya melalui program hilirisasi.

"Realisasi investasi harus difokuskan pada percepatan pemberian izin, agar pipeline investasi yang sudah ada bisa diwujudkan. Jadi jangan daerah-daerah ada yang memperlambat izin, tapi jangan juga melanggar aturan," katanya.

Total pipeline investasi tersebut mencapai 30,9 miliar dolar AS sampai dengan 2026 dan tersebar di Kalimantan, Sulawesi hingga Maluku Utara.

Ada pun sejumlah faktor disebut Luhut akan membuat kondisi ekonomi 2023 lebih sulit di antaranya pelemahan ekonomi global yang memicu penurunan harga komoditas unggulan sehingga menghambat ekspor serta inflasi tinggi di negara maju yang akan berdampak pada kenaikan suku bunga sehingga memperlambat investasi dan konsumsi domestik.

Tidak hanya itu, konsumsi pemerintah juga akan terbatasi oleh aturan defisit APBN sebesar 3 persen dari PDB sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi pemerintah akan terhambat.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpesan kepada seluruh menteri dan pemerintah daerah untuk tidak mempersulit proses investasi di daerah. Hal ini ia tekankan karena saat ini seluruh negara tengah berebut investor. 

"Semua rebutan yang namanya investasi, sekali lagi yang namanya investor itu jadi rebutan semua negara, oleh sebab itu, jangan sampai kita ada yang mempersulit. Saya tidak  mau dengar lagi ada yang mempersulit, baik di pusat maupun di daerah. Baik di pusat di provinsi di kabupaten maupun di kota, semuanya jangan sampai ada yang menganggu ini," ujar Jokowi dalam rapat pembukaan rakornas investasi 2022 di Jakarta, Rabu (30/11/2022).

Kepercayaan para investor jangan sampai hilang karena salah memperlakukan. Dia bilang, kebijakan untuk investor harus di implementasikan dengan baik.

"Karena kepercayaan itu sudah kita peroleh, trustnya sudah kita peroleh. Sekarang bagaimana implementasi dari policy-policy yang telah kita ambil. Jangan sampai ada yang terganggu," ucapnya.

"Kepercayaan yang sudah kita dapatkan, jangan sampai hilang gara-gara kita salah men-treatment salah memperlakukan investasi yang masuk ke negara kita, karena ketatnya persaingan dalam merebut investasi," sambungnya.

Kepala negara mengajak pihaknya untuk terus mempelajari cara negara lain bisa ramai mendapatkan investor. Salah satu caranya, investor bisa diberikan insentif tambahan maupun tax holiday.

"Kenapa lebih berbondong-bondong ke sana, tidak berbondong-bondong ke sini, ada kebijakan tambahan, ada insentif tambahan, kita pelajari. Tax holiday, diberikan perlakuan-perlakuan yang lebih baik. Kita pelajari semuanya. Tapi kalau nanti di dalam pelaksanaan, masih ada yang ganggu-ganggu ya sudah buyar semuanya yang namanya policy kebijakan yang kita telah design," tutur Jokowi.