Sukses

China Lockdown 6 Bulan, Ekspor Indonesia Bisa Ambruk

China sudah menerapkan kebijakan penguncian wilayah (lockdown) kembali karena kasusnya meningkat. Kebijakan yang berlangsung selama 6 bulan ke depan dan bisa mengganggu rantai pasok.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengingatkan bahwa virus Covid-19 belum lenyap di dunia ini. Ia pun meminta kepada semua pihak agar tetap waspada karena masih ada risiko-risiko yang bisa muncul dari covid-19.

Ia pun bercerita, meningkatkan kasus Covid-19 dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan pandemi masih berlangsung. Peningkatan kasus Covid-19 itu tidak hanya di Indonesia tetapi juga terjadi di negara lain seperti China. Bahkan Pemerintah China menjalankan kebijakan lockdown lagi.

"Walaupun sekarang masih ada 5.000-6.000 (kasus Covid-19) itu belum sepenuhnya hilang," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto di acara Kompas 100 CEO Forum 2022 di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/12/2022).

Sekarang ini, kata Airlangga China sudah menerapkan kebijakan penguncian wilayah (lockdown) kembali karena kasusnya meningkat. Kebijakan yang berlangsung selama 6 bulan ke depan dan bisa mengganggu rantai pasok.

"China menerapkan lockdown yang ketat dan ini dilakukan sampai pelabuhan sehingga terjadi disrupsi supply change," kata Airlangga.

Kondisi ini pun perlu diwaspadai Indonesia, sebab banyak komoditas unggulan Tanah Air yang tujuan utamanya di ekspor ke China.

"Negara tujuan utama ekspor kita salah satunya China dan ini akan terganggu juga," kata doa.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 4 halaman

Penduduk Besar

Sebenarnya kebijakan yang dibuat Xi Jinping ini sudah tepat untuk mengendalikan penyebaran virus. Mengingat jumlah penduduk Republik Rakyat Tiongkok (RTT) ini sangat besar. Jika 5 persen penduduk China terpapar Covid-19, maka setidaknya ada 70 juta orang yang terinfeksi.

"Ini karena penduduk mereka besar. Kalau mereka 5 persen saja kena, itu lebih dari 70 juta. Angka itulah yang tidak mau muncul ke dunia," kata Airlangga.

Sehingga langkah yang diambil melakukan lockdown total. Hanya saja, kebijakan ini menimbulkan dampak lain bagi masyarakat dunia.

"Makanya mereka melakukan zero covid policy, tapi tentu kebijakan itu akan menimbulkan kesulitan bagi masyarakat," kata dia.

Mengetahui kondisi tersebut, sudah seharusnya Indonesia membuat strategi baru untuk bisnis ekspornya. Komoditas Baja yang nilai ekspornya USD 20 miliar ini harus dicarikan negara tujuan baru. Sebab dari sebagian besar tujuan ekspornya China.

"Baja yang sudah mencapai di atas USD 20 miliar itu sepenuhnya negara tujuan ekspor terbesar hampir 40 persen itu ke China. Jadi kita harus berhati-hati ke sana," pungkasnya.

3 dari 4 halaman

Pemerintah China Bakal Tindak Tegas Demonstran Anti Lockdown

Sebelumnya, Badan keamanan utama China telah menyerukan tindakan keras terhadap "pasukan musuh" setelah protes yang jarang terjadi terhadap aturan Covid-19 di kota-kota China pada akhir pekan.

Dilansir BBC, Rabu (30/11/2022), petugas polisi telah membanjiri lokasi protes yang sekarang kosong, dengan beberapa pengunjuk rasa mengatakan polisi telah menghubungi mereka untuk mencari informasi tentang keberadaan mereka.

Sementara itu pejabat kesehatan negara itu mengatakan lockdown harus "diberlakukan dan dilonggarkan dengan cepat".

China telah mencatat rekor jumlah kasus baru dalam beberapa hari terakhir. Ini adalah satu-satunya negara ekonomi besar yang memiliki kebijakan nol-Covid, dengan otoritas lokal bahkan menekan wabah kecil dengan pengujian massal, karantina, dan lockdown secara cepat.

Selama akhir pekan, ribuan orang di China turun ke jalan dan menuntut diakhirinya tindakan tegas - dengan beberapa bahkan membuat seruan langka agar Presiden Xi Jinping mundur.

Tetapi kehadiran polisi yang banyak di kota-kota besar China, termasuk Beijing dan Shanghai, tampaknya telah meredam protes lebih lanjut pada hari Senin dan Selasa.

Sementara itu, Komisi Urusan Politik dan Hukum Pusat Partai Komunis yang berkuasa, yang mengawasi penegakan hukum domestik di seluruh China, mengatakan bahwa "perlu untuk menindak kegiatan infiltrasi dan sabotase oleh pasukan musuh sesuai dengan hukum".

Namun, pernyataan tersebut, yang dilaporkan oleh kantor berita China Xinhua, tidak menyebutkan demonstrasi yang baru-baru ini terjadi.

 

4 dari 4 halaman

Kebijakan Nol Covid

Banyak orang China percaya pembatasan Covid di kota berkontribusi pada kematian, meskipun pihak berwenang menyangkalnya.

Petugas polisi yang terlihat pada hari Selasa berpatroli dalam jumlah besar di beberapa bagian Beijing dan Shanghai di mana demonstrasi diadakan pada akhir pekan.

Ada juga laporan sekitar 150 petugas muncul di area perbelanjaan yang sibuk di selatan kota Shenzhen setelah desas-desus tentang rencana protes di sana beredar di media sosial.  

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.