Surveyor Indonesia Dukung BI dan OJK Mitigasi Perubahan Iklim di Sektor Keuangan

Sementara itu, Elena Almeida, Analis Kebijakan, NGFS INSPIRE, London School of Economics (LSE) dalam paparannya “Climate and Nature-related Risks to Indonesia’s financial stability: Lessons from NGFS Member Policy Responses” mengatakan pentingnya peran bank sentral dalam menjaga keanekaragaman hayati.

Mandat primer Bank Sentral untuk menjaga stabilitas harga dan stabilitas keuangan seta mandat sekunder yakni mendukung kebijakan ekonomi pemerintah memiliki relevansi dengan keanekaragaman hayati.

“Fungsi stabilisasi harga yang dijalankan Bank Sentral dengan menangani inflasi melalui pengaturan jumlah uang yang beredar juga merupakan alat yang berpotensi meningkatkan pembiayaan berkelanjutan,” kata Elena. Sementara  fungsi stabilisasi keuangan yang dilakukan dengan mencegah risiko sistemis dalam sistem keuangan juga merupakan alat untuk menangani  risiko terkait alam, imbuhnya.

“Sedangkan pelaksanaan mandat sekunder yakni mendukung kebijakan ekonomi pemerintah juga merupakan alat yang berpotensi meningkatkan pembiayaan berkelanjutan,” tutur Elena.

Ia menambahkan bahwa tanggung jawab utama untuk mengatasi krisis keanekaragaman hayati diemban oleh Pemerintah, terutama untuk mengatasi kegagalan pasar, kelembagaan, dan kebijakan yang menimbulkan penurunan kualitas/kuantitas ekosistem.

Selain itu, menurutnya Bank Sentral berperan penting dalam menyelaraskan semua aliran keuangan untuk mendukung konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan.

“Sinyal kebijakan dari Bank Sentral dan pengawas keuangan dapat memainkan peran pelengkap untuk menjaga stabilitas keuangan dengan mengurangi risiko keuangan terkait keanekaragaman hayati dan membantu mengarahkan sumber daya keuangan demi mendukung kegiatan yang berdampak positif terhadap alam,” ujar Elena.

Mengatasi risiko keuangan terkait keanekaragaman hayati menjadi mandat bank sentral dan pengawas keuangan. Risiko ini meliputi ketidakselarasan proses alami dan kemungkinan terlewatinya titik kritis yang tidak dapat dibalikkan lagi. Ketidakpastian skala risiko ini bukan alasan untuk tidak melakukan tindakan.

Bank Dunia memperkirakan bahwa kerusakan 3 jasa ekosistem akan menghabiskan 2,3 persen PDB global (USD2,7 triliun) per tahun pada 2030. Negara-negara berkembang dapat mengalami kehilangan PDB hingga 10 persen per tahun. “Ini adalah estimasi konservatif karena tidak memperhitungkan kerugian tidak langsung di semua sektor dan negara,” jelas Elena.