Wahai Pemerintah, Kenaikan UMP 2023 Harusnya Ada Batas Bawah

Liputan6.com, Jakarta Penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2023 mengundang pro dan kontra dikalangan buruh dan pengusaha. Pasalnya, buruh meminta UMP 2023 bisa naik 10 persen, namun nyatanya banyak perusahaan yang menaikan di bawah angka tersebut.

Pengamat Ekonomi dari Indonesia Strategic and Economics Action Institution Ronny P Sasmita, mengatakan sangat memahami aspirasi buruh mengapa mereka menolak angka kenaikan UMP yang baru. Ini karena rentang nilai kenaikannya sangat variatif, bahkan ada yang di bawah 5 persen. Sementara yang mendekati angka 10 persen sebagaimana ketetapan Permenaker nyaris tak ada. 

"Artinya secara umum angka kenaikan UMP sangat jauh dari aspirasi buruh yang mengusulkan 13 persen.  Jadi, sangat bisa dipahami mengapa muncup resistensi dari asosiasi buruh karena nyatanya nilai kenaiakan UMP secara umum kurang sensitif terhadap aspirasi buruh," kata Ronny kepada Liputan6.com, Selasa (29/11/2022).

Menurut dia, jalan tengahnya sebenarnya ada di tangan pemerintah. Masalahnya Pemerintah tidak menetapkan batas bawah, hanya menetapkan batas atas. Alhasil, banyak sekali daerah yang menetapkan kenaikan upah minimum sangat jauh dari usulan buruh.

"Karena buruh mengusulkan 13 persen, maka setidaknya jalan tengahnya adalah 50-60 persen ke atas dari 13 persen. Artinya, batas bawahnya semestinya ditetapkan, misalnya 7-8 persen dan batas atasnya 10 persen. Dengan demikian,  secara politis aspirasi buruh masih bisa dianggap didengar," ujarnya.