Tak Cuma Kereta Cepat, Pro dan Kontra Proyek Transportasi Sudah Ada Sejak Masa Kolonial

Melihat Lebih Dekat Stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Tegalluar — Foto udara suasana pembangunan Stasiun Tegalluar di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (13/10/2022). Progres pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung telah mencapai 88,8 persen dan direncanakan beroperasi pada Juli 2023. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Peradaban transportasi modern di Indonesia ditandai dengan hadirnya kereta cepat Jakarta Bandung. Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung harus selesai, sehingga dapat memberikan manfaat.

Namun memang, hadirnya proyek kereta Kereta Cepat Jakarta Bandung yang sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 ini menuai kontroversi.

Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata Djoko Setijowarno menjelaskan, pro dan kontra pembangunan transportasi utamanya perkeretaapian di Indonesia tidak hanya terjadi pada proyek kereta cepat saja. Namun juga pernah terjadi sebelumnya.

Di masa Kolonial Pemerintah Hindia Belanda ketika akan membangun perkeretaapian di Pulau Jawa 150 tahun yang lalu atau pada pertengahan abad 19 juga terjadi perdebatan. Hal yang sama juga saat akan membangun MRT Jakarta dan LRT Jabodetabek.

Nahkan menurut Djoko perdebatan tidak hanya ada di Indonesia. Negara lain yang juga tengah membangun sistem transportasi modern juga mengalami hal yang sama.

“Perdebatan itu tidak terjadi Indonesia, namun juga di banyak negara. Mungkin hanya di China tidak terjadi pro dan kontra, karena sistem politik negaranya tidak memberikan ruang diskusi berkepanjangan” Ungkap Djoko Setijowarno yang juga menjabat sebagai Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Selasa (29/11/2022).

Perdebatan dimulai saat pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung yang prosesnya begitu cepat tanpa perencanaan yang matang. Perdebatan semakin meruncing saat biaya proyek menjadi Rp 114,24 triliun atau membengkak Rp 27,09 triliun.

Target penyelesaian pun molor dari 2019 mundur ke 2023. Setidaknya ada tiga alasan kenapa Pemerintah Indonesia memilih China ketimbang Jepang, yaitu: Janji tanpa APBN, tanpa jaminan pemerintah, dan terbuka soal teknologi.

Namun dalam perjalanannya ada biaya tambahan.

Pembangunan Kereta Cepat Jakarta – Bandung tidak dibiayai oleh negara melalui APBN. Proyek yang semula murni pembiayaan didanai oleh badan usaha (BUMN) kini bisa didanai dari APBN.

Kendati melalui mekanisme Penanaman Modal Negara (PMN) dan yang membayar adalah para BUMN (PT Kereta Api Indonesia, PT Wijaya Karya, PT Jasa Marga dan PT Perkebunan Nusantara atau PTPN VIII)” Ungkap keinginan awal Presiden Joko Widodo.

Harapannya murni bisnis swasta, sehingga tidak membebani APBN, mengingat kebutuhan pembangunan infrastruktur di luar Jawa sangat membutuhkan anggaran yang sangat besar. Namun, apa mau dikata, pandemic covid-19 telah menurunkan sektor perekonomian dunia. Dan berdampak pada kelangsungan pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung.

Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan pihaknya akan mengikuti instruksi Presiden Joko Widodo untuk terus menggarap Proyek Strategis Nasional (PSN) meskipun pandemi Corona masih berlangsung.

2 dari 3 halaman

Kontribusi Kereta Cepat Jakarta Bandung

PT KCIC menjabarkan beberapa kontribusi Proyek KCJB terhadap negara. Pertama, kontribusi terhadap penerimaan negara sampai dengan September 2022 total adalah sebesar Rp 6,7 triliun, terdiri darisetoran kewajiban pajak (PPN, PPh, BPHTB, PBB) sebesar Rp 5,1 triliun dan pembayaran lahan Halim sebesar Rp 1,2 triliun.

Pembayaran sewa barang milik negara (BMN) untuk lahan rumija sebesar Rp 436,8 miliar (Rp 0,4 triliun). Estimasi kontribusi sampai dengan COD Juni 2023 sebesar Rp 11,1 Triliun.

Kedua, hasil pre-assessment Sucofindo tahun 2018-2019, mengestimasikan local purchase sebesar 69,7 persen dan foreign purchase sebesar 30,3 persen.

Perhitungan internal KCIC berdasarkan realisasi pembayaran EPC per September 2022, serapan local purchase EPC (belanja dalam negeri, termasuk pembelian material luar negeri yang dibeli di dalam negeri) pada Proyek KCJB mencapai lebih kurang 86 persen dari kontrak EPC. Hal itu akan berdampak pada pergerakan ekonomi masyarakat.

Ketiga, pengadaan lahan pada proyek pembebasan lahan seluas 7,6 juta meter persegi ditanggung sepenuhnya oleh PT KCIC sendiri dengan total biaya mencapai US$ 1,06 miliar dolar atau ekuivalen dengan Rp 15,6 triliun (kurs 14.500/US$). Lahan ini nantinya akan diserahkan kepada negara setelah masa konsesi berakhir.

Keempat, rencana serapan Tenaga Kerja Lokal (TKL) berbandingkan dengan tenaga Kerja Asing (TKA) pada FS 2017 sebesar 1:4. Realisasi serapan saat ini mencapai 1:7 (2.010 TKA: 13.477 TK Lokal).

3 dari 3 halaman

3 Tahun Pertama, Harga Tiket Kereta Cepat Jakarta Bandung Termurah Rp 125 Ribu

Rangkaian Kereta Cepat Jakarta-Bandung Terparkir di Stasiun Tegalluar — Rangkaian kereta cepat terparkir di Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (13/10/2022). Progres pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung telah mencapai 88,8 persen dan direncanakan beroperasi pada Juli 2023. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung hampir selesai. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan berjanji proyek ini bisa selesai tengah tahun depan.

PT kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang merupakan kontraktor pembangunan proyek kereta cepat pertama di ASEAN ini pun berjanji bisa menyelesaian proyek ini sesuai target dari pemerintah tersebut.

Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi menjelaskan, KCIC sudah menghitung tarif yang akan diberlakukan jika proyek ini sudah berjalan secara komersial. Ia mengatakan bahwa harga tiket Kereta Cepat Jakarta Bandung di 3 tahun pertama operasional bakal lebih murah.

"Untuk tarif tadi kita sudah sampai 3 tahun pertama Rp 250.000 untuk tarif terjauh, tarif terdekat Rp 125.000 selama 3 tahun," kata Slamet Riyadi dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI dengan Wakil Menteri BUMN seperti dikutip dari siaran Youtube, Jumat (25/11/2022).

Setelah 3 tahun, harga tiket Kereta Cepat Jakarta Bandung akan sesuai dengan studi tentang willingness to pay atau kesediaan untuk membayar, yakni harga maksimum yang bersedia dibayar pelanggan untuk suatu produk atau layanan.

"Untuk berikutnya strateginya memang sementara ini masih kembali ke studi berdasarkan willingness to pay bahwa memang dengan tarif terjauh Rp 350.000 dan tarif terendah Rp 150.000," ujarnya.

Lebih lanjut, Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan akan dioperasikan dengan frekuensi 68 kereta per hari.

"Jam operasional kita pagi karena pagi itu jam pick yang kita harapkan 5.30 WIB, kemudian jam operasi sampai jam 22.00 WIB," ucap dia.