Daftar UMP 2023 Terendah di Indonesia, Mana Saja?

Liputan6.com, Jakarta Hampir seluruh provinsi di Indonesia telah mengumumkan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2023. Dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum 2023, pengumuman UMP paling lambat Senin 28 November 2022.

Dari pengumuman yang disampaikan tiap-tiap provinsi, seluruhnya mengalami kenaikan. Meski begitu, merdeka.com merangkum 6 provinsi dengan nilai UMP terendah;

1. Jawa Tengah

Provinsi yang dipimpin Gubernur Ganjar Pranowo itu menetapkan UMP 2023 sebesar Rp1.959.169 atau naik dari UMP 2022 Rp1.812.935. Jawa Tengah merupakan provinsi urutan pertama dengan nilai UMP paling rendah.

2. Yogyakarta

Wilayah yang pernah menjadi Ibu Kota Indonesia itu menetapkan UMP 2023 Rp1.981.782 atau naik dari sebelumnya Rp1.840.915.

3. Jawa Barat

Provinsi yang dipimpin oleh Gubernur Ridwan Kamil itu menempati urutan ketiga sebagai provinsi dengan nilai UMP terendah yaitu Rp1.986.670. Angka ini naik dari UMP 2022 yaitu Rp1.841.487.

4. Jawa Timur

Provinsi yang memiliki motto "Jer Basuki Mawa Beya" memberikan upah minimum kepada buruhnya pada 2023 sebesar Rp2.040.244. Upah tersebut naik dibandingkan 2022 yaitu Rp1.891.567

5. Nusa Tenggara Barat

Provinsi yang menunggulkan wisata laut itu, memberi upah minimum kepada buruh pada 2023 sebesar Rp2.371.333

6. Sulawesi Tengah

Provinsi yang dipimpin Rusdy Matura, menetapkan UMP 2023 sebesar Rp2.599.546 atau naik dari sebelumnya Rp2.390.739.

Diketahui sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menerbitkan Peraturan Menteri tentang Penetapan Upah Minimum 2023. Dalam keputusannya, kenaikan maksimal upah pada 2023 yaitu 10 persen.

"Penetapan atas penyesuaian nilai Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), tidak boleh melebihi 10 persen," demikian bunyi Pasal 7 dari Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2022, yang dikutip pada Sabtu (19/11).

Peraturan Menteri tersebut ditetapkan oleh Ida Fauziyah pada Rabu 16 November 2022, kemudian diserahkan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk dan diundangkan pada Kamis 17 November 2022.

Selanjutnya, jika pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, maka penyesuaian nilai Upah Minimum hanya mempertimbangkan variabel inflasi.

Variable penghitungan upah minimum 2023 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan mencakup pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.