Sukses

Belanja Negara Capai Rp 2.351 Triliun, Didominasi Subsidi BBM dan Listrik

Realisasi belanja negara hingga akhir Oktober 2022 sudah mencapai Rp 2.351 triliun atau 75,7 persen dari pagu belanja negara di dalam Perpres 98 tahun 2022 sebesar Rp 3.106,4 triliun.

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, mencatat realisasi belanja negara hingga akhir Oktober 2022 sudah mencapai Rp 2.351 triliun atau 75,7 persen dari pagu belanja negara di dalam Perpres 98 tahun 2022 sebesar Rp 3.106,4 triliun.

“Kita lihat belanja negara sampai dengan akhir Oktober telah mencapai Rp 2.351,1 triliun. Ini adalah 75,7 persen dari total belanja yang sudah dalam undang-undang APBN. Jadi UU APBN itu sudah memandatkan alokasi anggaran,” kata Menkeu dalam konferensi pers APBN KITA November 2022, Kamis (24/11/2022).

Untuk rinciannya dari Rp 2.351 triliun, diantaranya belanja Kementerian lembaga sudah mencapai Rp 754,1 triliun atau 79,7 persen terhadap APBN. Anggaran ini telah dimanfaatkan untuk belanja pegawai, kegiatan operasional K/L, penyaluran berbagai bantuan sosial maupun dari sisi belanja modal seperti peralatan.mesin, jalan, jaringan, dan irigasi.

Sementara, untuk belanja non Kementerian Lembaga telah realisasi sebesar Rp 917,7 triliun atau 67,7 persen terhadap APBN. Utamanya anggaran ini dimanfaatkan untuk penyaluran subsidi, kompensasi BBM dan listrik.

“Ini menjadi yang dominasi dari shock absorber (subsidi BBM dan Listrik) APBN Kita. Sedangkan yang relatif stabil itu seperti pembayaran pensiun (termasuk THR dan pensiun 13), serta jaminan kesehatan ASN,” ujarnya.

Selanjutnya, transfer ke daerah (TKD) sudah mencapai Rp 679,23 triliun atau 84,4 persen terhadap APBN. Sebagian besar jenis TKD mengalami kenaikan kinerja penyaluran yang disebabkan kepatuhan Pemerintah Daerah yang lebih baik.

Sedangkan, untuk pembiayaan investasi sudah mencapai Rp 77,92 triliun. Utamanya pembiayaan investasi sektor infrastruktur khususnya dalam penyelesaian proyek strategis nasional dan pembiayaan sektor perumahan.

“Kalau kita lihat APBN kita sekarang, di satu sisi kondisi ekonomi kita membaik, ekspor membaik, di sisi lain dari guncangan volatilitas keuangan global memberikan pengaruh, APBN menjadi shock absorber yang diandalkan oleh masyarakat dan perekonomian, ini bisa dari sisi belanja, penerimaan, maupun sisi pembiayaan,” pungkas Menkeu. 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Kabar Gembira, Defisit APBN Diperkirakan Kurang dari 3,92 Persen

Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 diperkirakan akan lebih rendah dari target yang diasumsikan. Dengan adanya kabar baik soal defisit APBN ini akan menjadi modal yang kuat menghadapi berbagai gejolak di 2023. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, defisit APBN 2022 diperkirakan kurang dari 3,92 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara itu, defisit di 2023, ditargetkan terjaga di level 2,84 persen.

"Kita perkirakan akan lebih rendah dari 3,9 persen sehingga ini jadi bekal yang sangat baik untuk mengatasi tahun 2023," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) secara virtual, Kamis (3/11/2022).

Sebagai informasi,dalam APBN 2022 pemerintah memasang target defisit sebesar 4,5 persen dari PDB yakni Rp 840,2 triliun. Namun di pertengahan tahun target tersebut dikoreksi lebih rendah menjadi 3,92 persen atau Rp 732,2 triliun.

Kini, melihat kondisi terkini, pemerintah optimis defisit APBN di akhir tahun bisa lebih rendah dari yang direncanakan.

Sri Mulyani melanjutkan, dari sisi penerimaan sampai bulan September 2022 lalu kas negara telah terisi 45,7 persen dari yang ditargetkan. Tingginya penerimaan negara ini masih akan terus berlanjut sampai akhir tahun. Walaupun akan ada penurunan penerimaan negara dari pos perpajakan dan PNBP.

"Jadi kita akan melihat defisit secara keseluruhan ini sudan bisa turun dari yang ada di Perpres 98/2022. Kita lihat nanti sejauh mana penurunannya," kata Sri Mulyani.

3 dari 3 halaman

Terus Dihitung

Sekarang ini, pemerintah masih melakukan berbagai penghitungan. Berbagai belanja yang menggunakan APBN dengan jumlah yang besar akan segera dieksekusi dalam waktu dekat.

Semisal pembayaran kompensasi energi ke PT Pertamina dan PT PLN yang baru dibayar pada 31 Oktober 2022 lalu. Jumlahnya mencapai Rp 163 triliun.

Tak hanya itu, belanja kompensasi yang sama untuk kuartal III juga sedang dalam penghitungan. Bila prosesnya selesai, maka akan ada anggaran yang kembali dibelanjakan.

"Kuartal III ini sedang kami lakukan proses audit di BPKP. Ini audit untuk eksuesia subsidi dan kompensasi," kata dia.

Pembayaran subsidi dan kompensasi tersebut ditujukan untuk meredam kenaikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat. 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.